JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, optimistis arah kebijakan ekonomi nasional pada 2027 akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan Herman Khaeron menanggapi pidato Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Politisi yang akrab disapa Hero itu menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh sendi-sendi negara, dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Herman, target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen memang cukup menantang di tengah ketidakpastian global. Namun, ia menilai target tersebut tetap realistis apabila dibarengi strategi yang agresif dan konsisten.
Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara sebesar 11,82-12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran 13,62-14,80 persen dari PDB. Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada di rentang 1,8-2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun, kami yakin pemerintah memiliki strategi untuk mencapainya,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5-3,5 persen sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Sementara asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 dinilai cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Menurut dia, penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi kunci penting menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus mendorong hilirisasi industri dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Ia juga menilai asumsi harga minyak mentah dunia pada kisaran 70-90 dolar AS per barel cukup realistis di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.
Selain itu, Herman mendukung langkah pemerintah mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan pengolahan energi berbasis sampah.
Alumnus IPB tersebut turut menyoroti pentingnya penguatan sumber pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.
Menurutnya, potensi devisa dari tiga sektor tersebut diperkirakan dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun.
Herman juga mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang dinilai merugikan negara.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.