SUMBER– Tepat 1 Juli (hari ini, red) satu jabatan eselon II akan kosong. Pasalnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Ir Hj Nunung Siti Nurjanah sudah memasuki masa pensiun. Otomatis, situasi ini akan menjadi bahan perhatian khusus bagi para pejabat di seluruh level eselon, karena satu jabatan kosong ini akan menjadi pertaruhan. Nunung mengungkapkan, sudah tiba saatnya setalah 30 tahun mengabdi sebagai PNS, ia memutuskan untuk purna bakti tepat di usia 56 tahun, agar ada regenerasi di tubuh birokrasi Kabupaten Cirebon. “Sebenarnya, saya sudah ajukan sejak dua tahun lalu, tapi SK pensiun baru keluar bulan April 2014 lalu,” ungkapnya, kepada Radar, Senin (30/6). Ia pun tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selama ini mempercayakan dirinya menduduki suatu jabatan. Kemudian, ia pun tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, apabila saat menjabat sebagai kepala dinas ataupun jabatan lainnya memiliki kekurangan. “Mungkin saya tidak sempurna, terlalu banyak kekurangan sehingga tidak bisa memberikan apa yang menjadi keinginan masyarakat,” bebernya. Saat disinggung mengenai siapa yang pantas untuk menggantikan dirinya sebagai kepala dinas, pihaknya menyerahkan kepada bupati selaku kepala daerah. “Itu bukan kewenangan bupati,” ucapnya. Kemudian, apakah oleh bupati dimintai saran dan juga masukannya dalam menentukan siapa yang pas untuk mengawal DKP? “Keep silent, itu rahasia,” ucap dia, singkat. Dari pantauan Radar, pasca pelaksanaan evaluasi kinerja para pejabat eselon II yang berlangsung, Kamis (26/6), bupati tampak sibuk menghimpun sejumlah informasi dan data sejumlah pejabat, baik eselon II maupun III. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon H Maryono SH, tampak mondar-mandir membawa setumpuk map. Begitu juga dengan orang beberapa kepercayaan bupati di kalangan internal eselon II dan III, terlihat begitu serius berkumpul di ruang rapat sektretaris daerah. Saat mencoba konfirmasi mengenai pertemuan tersebut, Drs H Kalinga MM yang selama ini menjadi salah satu pejabat yang dinilai dekat dengan bupati, enggan memberikan komentar. Khawatir, apa yang disampaikan akan menjadi bumerang, pasalnya jabatan yang ia pegang bukanlah yang termasuk dalam tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Saya hanya sekretaris Bina Marga mas, masa membahas mutasi? Nanti salah lagi,” katanya. (jun)
Kategori :