Selain 91 paket pekerjaan melalui tender LPSE, DPUTR juga menyiapkan 23 paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung atau dasung.
Seluruh paket tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis mulai dari kawasan barat hingga timur Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA:Bupati Lucky Hakim Genjot Infrastruktur, Jalan SP Sudikampiran-Gadingan Dibangun dengan Rp3,3 M
Rezza menjelaskan, penentuan lokasi perbaikan tidak semata-mata berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas.
Pemerintah daerah lebih mengutamakan tingkat kerusakan jalan serta kebutuhan yang selaras dengan program pembangunan daerah.
Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang selama ini turut melaporkan kondisi jalan rusak di berbagai wilayah.
Laporan warga dinilai sangat membantu dalam proses pemetaan dan penentuan prioritas pembangunan infrastruktur.
“Masukan dari masyarakat menjadi data penting bagi kami untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dan menentukan prioritas penanganan,” jelasnya.
Saat ini tingkat kemantapan jalan Kabupaten Cirebon telah mencapai sekitar 86 persen.
Angka tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas jaringan jalan secara bertahap.
BACA JUGA:Kabar Baik untuk Warga Kuningan! Jalan Kertawana–Simpang Cihirup Segera Tuntas Diperbaiki
DPUTR optimistis target besar untuk mewujudkan kemantapan jalan kabupaten mencapai 100 persen pada tahun 2029 dapat tercapai.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga terus berupaya memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Pada tahun 2026, terdapat tiga ruas jalan kabupaten yang sedang menjalani proses asistensi Detail Engineering Design (DED) sebagai salah satu syarat mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi.
Sebelumnya, sejumlah ruas jalan strategis seperti Pasaleman, Ciledug, dan Pasawahan telah berhasil diperbaiki melalui dukungan dana dari Pemprov Jabar.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.