Tim Transisi Bahas Agenda Luar Negeri dan Pertahanan

JAKARTA - Kendati Tim Transisi sempat disentil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata pemerintah tetap membuka tangan untuk komunikasi dengan tim bentukan Jokowi tersebut. Kemarin (8/9) Tim Transisi bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, serta jajaran kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II. Pertemuan tersebut membahas soal agenda luar negeri dan program pertahanan Indonesia. Pertemuan yang dimulai pukul 15.00 tersebut dihadiri sejumlah jajaran menteri di bawah koordinasi Menkopolhukam, di antaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Mendagri, Gamawan Fauzi, Menpan dan RB Azwar Abubakar, Menkum HAM Amir Syamsudin, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman, dan Jaksa Agung Basrief Arief. Tim Transisi juga hadir dengan full team, yakni Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno dan lima Deputi, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anis Baswedan, Eko Putro Sandjojo, dan Akbar Faisal. Pertemuan tertutup tersebut digelar selama satu jam di Kantor Menkopolhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Ditemui setelah pertemuan, Menkopolhukam Djoko Suyanto menuturkan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan antara Jokowi dan SBY di Bali, sekaligus Tim Transisi dengan Wapres. Dalam pertemuan tersebut, Tim Transisi telah menginformasikan soal apa keinginan Presiden Terpilih Jokowi. \"Mereka share ke kami, secara garis besar apa saja yang ingin diketahui,\" jelasnya. Karena itu dapat diketahui jika ada peluang untuk penyesuaian-penyesuaian antara program pemerintah saat ini dengan pemerintahan yang baru. Bahkan, ada peluang program-program tersebut bisa sesuai dengan keinginan dari Presiden Terpilih Jokowi. \"Sangat memungkinkan adanya adjustment program,\" tuturnya. Namun, dari semua itu yang paling mendesak adalah soal berbagai agenda luar negeri berupa konferensi-konferensi internasional yang membutuhkan peran Indonesia. Seperti, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors, dan The East Asia Summit. \"Agenda terdekat presiden terpilih ya konferensi ini, Indonesia sangat ditunggu kehadirannya. Apalagi, ini forum yang sangat strategis,\" jelasnya didampingi jajarannya dan Tim Transisi. Pembahasan lainnya, soal bidang pertahanan yang mencakup program jangka pendek hingga jangka panjang dari 2019-2024. \"Kaidah pokoknya, pemerintah yang baru bisa menyesuaikan semua program pertahanan tersebut,\" jelasnya. Selain itu, lanjut dia, ada juga pembahasan terkait bagaimana upaya penegakan hukum yang selama ini berjalan. Diakui bidang penegakan hukum masih banyak tuygas yang berat. \"Ya itu saja yang dibahas, karena masih awal tidak semuanya dibahas tuntas. Saya pastikan ada pertemuan lanjutan,\" tuturnya. Sementara itu, Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno menuturkan, pertemuan perdana ini akan menjadi pijakan untuk masa transisi yang lebih mulus. Yang memang menjadi bahasan utama soal program yang ada di kementerian luar negeri. Hal itu dikarenakan waktu yang sempit. \"Yang penting ini akan berlanjut, setelah pertemuan perdana dapat diketahui jika presiden SBY telah menaruh fondasi yang kuat sebagai negara penting di kancah internasional,\" paparnya. Dalam pertemuan tersebut juga membahas soal rancangan undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan selesai sebentar lagi. Hal tersebut dipastikan akan diteruskan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. \"Kami memiliki pandangan yang hampir sama soal RUU ini,\" jelasnya. Ditemui di kantor Menkopolhukam, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan bahwa soal pertahanan ada pembicaraan menarik terkait pembangunan pertahanan. Jadi, ada sejumlah kebijakan strategis yang dijadwalkan dalam tiga tahap, pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi, dan pemerintahan selanjutnya. Lalu, ada juga soal postur anggaran pertahanan, produk dan perencanaan strategis.. \"Ini disampaikan Panglima, Kapolri, dan Menhan,\" ujarnya. Soal konferensi internasional, dia menambahkan jika pihaknya masih mendalami soal posisi Indonesia di berbagai konferensi tersebut. Salah satunya, yang cukup penting ada pada konferensi APEC. Berbagai konferensi itu akan diadakan secepatnya, minimal waktu hanya sekitar 42 hari lagi. \"Indonesia yang menjadi ketua telah mengusulkan soal kebijakan maritim. Ini seirama dengan gagasan Jokowi. Karena itu, ini mendesak, apalagi waktu sangat sempit,\" jelasnya. Tugas Tim Transisi, setelah pertemuan ini adalah menemukan program yang dipandang seirama dengan berbagai program yang digagas Jokowi. Sehingga, program pemerintah yang lama dengan yang baru bisa digabungkan. \"Kami ingin mendeteksi ini. Harapanya, tidak ada yang bertabrakan,\" terangnya. Sementara itu juga terdapat pertemuan antara mensesneg dengan Tim Transisi, Mensesneg Sudi Silalahi membenarkan bahwa pihaknya telah bertemu tim transisi, kemarin siang (8/9). Dalam pertemuan tersebut, Sudi beserta jajarannya membahas sejumlah pencapaian dan program pemerintah yang tengah berlangsung. \"Ya semua, mulai dari program-program yang kita capai dan yang dalam waktu dekat, utamanya program luar negeri, yang perludisiapkan seperti APEC, G20, KTT ASEAN,\" papar Sudi saat ditemui di Kompleks Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, kemarin. Di samping itu, Sudi melanjutkan, jajarannya juga menguraikan beberapa hal tersebut aturan, mekanisme, prosedur hingga rencana strategis terkait kesekretariatan negara serta penguatan kelembagaan. \"Tentu dari aspek kami, kami sampaikan apa rencana strategis kita, aturan, dan mekanisme apa yang dilakukan Jokowi dalam waktu dekat. Umpamanya agenda-agenda luar negeri dan dalam negeri,\" paparnya. Ketika ditanya apakah dalam pertemuan tersebut sempat dibahas isu spesifik, Sudi menjawab tidak. Dia menuturkan, pembicaraan dengan tim transisi hanya membahas hal-hal secara umum terkait kesekretariatan negara dan penguatan kelembagaan. \"Tidak ada (isu spesifik). Kita hanya bicarakan agar mereka smooth berjalan, tidak meraba-raba,\" ujarnya. Menyoal mobil dinas para menteri, Sudi memastikan mobil-mobil tersebut segera dikembalikan ke negara. Hal tersebut dilakukan sebelum pelantikan Presiden terpilih Jokowi pada 20 Oktober mendatang. \"Tentu semua proses transparan. Itu juga akan kita jelaskan ke mereka (tim transisi). Jadi nanti dikembalikan ke negara, begitu bubar (KIB II) ya akan kita kembalikan,\" jelasnya. Sudi melanjutkan, usai bertemu dirinya, tim transisi berencana bertemu dengan kementrian-kementrian lainnya, yakni Kemenlu dan Kemenkoperekonomian. \"Besok (hari ini) ketemu Menlu, lusa (besok) ketemu Menko Perekonomian,\" imbuhnya. (idr/ken)