Namun demikian, Zaini menegaskan bahwa usulan tersebut murni berasal dari peserta forum, bukan berasal dari DPRD Jawa Barat.
"Namanya juga pansus, tugasnya memang menerima semua masukan. Kalau ada usulan seperti itu, kami tampung sebagai bahan pembahasan. Tapi bukan berarti DPRD mengusulkan atau akan langsung menerapkannya," katanya.
DPRD Jawa Barat Bantah Usulkan SPP Sekolah Negeri
Politisi tersebut kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apa pun terkait kemungkinan pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri.
BACA JUGA:Syalala Land Festival Hadir di Cirebon! Dewa 19 Siap Guncang 10 Ribu Penonton pada 31 Oktober 2026
Menurutnya, pembahasan yang sedang berlangsung masih sangat panjang sehingga masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum utuh.
"Kalau hari ini ramai soal aktivasi SPP, itu tidak sama sekali menuju ke arah sana. Apalagi disebut DPRD mengusulkan, itu tidak benar. Jangankan mengusulkan, kami baru pada tahap menghimpun berbagai masukan," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi atas isu yang berkembang di berbagai platform, yang menyebut DPRD Jawa Barat tengah mendorong pengembalian sistem pembayaran SPP di sekolah negeri.
Libatkan Banyak Pemangku Kepentingan
Zaini mengungkapkan, penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan banyak pihak.
Selain Kantor Cabang Dinas Pendidikan, DPRD Jawa Barat juga akan menyerap masukan dari kepala sekolah negeri maupun swasta, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Komunikasi Guru Swasta, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Seluruh aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan naskah Raperda sebelum dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan mekanisme tersebut, setiap usulan yang muncul belum tentu menjadi kebijakan karena masih harus melalui proses kajian, pembahasan, hingga kesepakatan bersama.
Dorong Optimalisasi Dana BOS dan APBD
Secara pribadi, Zaini mengaku lebih mendukung penguatan pendanaan pendidikan melalui anggaran yang sudah tersedia dibandingkan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.