MPR Pastikan Tak Ada Penjegalan Pelantikan Jokowi-JK

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakini proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berjalan lancar. KPU meyakini pelantikan Jokowi-JK hanyalah salah satu mekanisme administrasi yang harus dijalani tanpa dibumbui oleh intrik politik. Hal tersebut disampaikan komisioner KPU Hadar Navis Gumay, di sela-sela pertemuan KPU dengan pimpinan MPR RI di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (9/10). Menurut Hadar, sebagai penyelenggara pemilu, KPU mempunyai tugas terakhir untuk melaksanakan tahapan pilpres, yakni pengucapan sumpah Presiden dan Wapres terpilih. Karena hal itu merupakan salah satu tahapan, KPU meyakini tidak perlu ada campur tangan poli­tik dalam prosesnya. “Jadi ini hanya prosedur yang sifatnya adminis­trasi, tidak perlu ada kekha­watiran (politisasi),” ujar Hadar. Karena itulah, proses pelantikan adalah mekanisme yang otomatis terjadi. KPU dalam hal ini hanya akan mengambil bagian pembacaan keputusan hasil pilpres. Sementara, proses pelantikan diserahkan sepenuhnya kepada MPR sebagaimana aturan UU Pilpres. “(Kalau dipolitisir) saya kira akan merepotkan. Karena masyarakat nanti yang akan mengawasi ini. Masyarakat nanti akan marah kalau proses ini nanti dipermainkan,” ujarnya. Hadar bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik kemarin melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan lengkap hadir bersama empat Wakil Ketua MPR dalam pertemuan itu. Tidak hanya pihak KPU, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqqie juga hadir. Jimly dalam pertemuan itu juga memastikan bahwa publik tidak perlu risau akan adanya potensi penjegalan proses pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih. Siapapun pimpinan MPRnya, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan tugas yang harus diemban oleh MPR. Sementara, Zulkifli dalam pertemuan itu memastikan bahwa tidak ada sedikitpun agenda untuk melakukan penjegalan pelantikan Jokowi-JK. Zulkifli berharap masyarakat dan investor tidak was-was dengan kondisi politik yang terjadi di parlemen saat ini. “Yakinlah pelantikan akan berjalan dengan baik. Itu kewajiban kita semua untuk menyukseskan pelantikan pada 20 Oktober,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu. Terkait adanya isu bahwa MPR saat ini akan mengagendakan amandemen konstitusi terkait pilpres, Zulkifli juga membantah hal itu. (bay)