Dorong Tarik Sewa dari SKPD

Minggu 12-10-2014,09:00 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

PD Pembangunan Harus Optimalkan Aset KEJAKSAN- Wali Kota Cirebon, Drs Ano Sutrisno MM mendorong adanya optimalisasi aset PD Pembangunan. Pasalnya, selama ini PD pembangunan mempunyai banyak aset namun belum bisa memberikan keuntungan yang maksimal. “Saya kira memang harus dilakukan pengoptimalan aset. Karena seperti yang kita ketahui, selama ini kan aset tersebut masih belum optimal. Masih banyak yang tidak memberikan kontribusi,” tutur Ano, kepada Radar, kemarin. Maka dari itu, Ano pun meminta pada direksi untuk bisa mengambil langkah-langkah pengamanan dan pengoptimalan aset. “Lahan-lahan yang ditempati, ditarik sewanya dan dikelola dengan baik, sehingga PD Pembangunan bisa berkembang,” lanjutnya. Bagaimana dengan penarikan sewa SKPD? Ano mengatakan, bila memang itu berdiri di lahan PD Pembangunan, maka tidak ada salahnya bila ditarik pungutan. Termasuk, bila ingin optimal, harus dilakukan berbagai perubahan tarif sewa dan aturan, karena tarif yang berlaku saat ini merupakan tarif sewa beberapa puluh tahun lalu. Bila diterapkan, nominalnya masih sangat kecil. “Nilainya masih sangat kecil per meternya. Hanya beberapa rupiah, karena itu kan tarif beberapa puluh tahun lalu. Maka dari itu, harus diperbaharui, sehingga sangat dimungkinkan optimal,” tukasnya. Ano berharap, direksi PD Pembangunan bisa melakukan perubahan sehingga bisa memberikan kotnribusi yang cukup untuk pemerintah Kota Cirebon. “Harus dilakukan peng­opti­malan lahan. Kalau memang SKPD harus ditarik sewa, silakan saja, karena memang hal itu dimungkinkan,” tukasnya. Sebelumnya, mantan Wakil Wali Kota Cirebon, Dr Agus Alwafier By MM geregetan dengan kondisi PD Pembangunan. Pasalnya sejak beberapa tahun lalu, PD Pembangunan seolah hidup segan mati tak mau. Aset-aset yang ada di PD Pembangunan tidak maksimal bahkan cenderung menjadi lahan tidur. Termasuk juga, PD Pembangunan dirasa masih belum bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk pemerintah daerah. (kmg)

Tags :
Kategori :

Terkait