PMII Soroti Kinerja Setahun Utama

KUNINGAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kuningan menggelar aksi turun jalan di depan pendopo setda, Senin (20/10). Aksi tersebut merupakan bentuk refleksi kepemimpinan pasangan Hj Utje Ch Suganda-H Acep Purnama (Utama) selama setahun. PMII menilai kinerja bupati selama ini gagal memimpin Kuningan. “Kinerja pemerintah Kuningan yang sudah satu tahun ini tidak ada dampak konkret sedikit pun untuk kesejateraan rakyat. Jadi, kami menilai bupati telah gagal,” tandas Ketua PMII Kuningan, Aof Ahmad Musyafa saat berorasi. Unjuk rasa dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Kuningan yang dikomandani kasat Sabhara, itu diwarnai aksi membaca surat Yasin. Namun, aksi mereka itu tidak mendapatkan respons dari pejabat di lingkungan Pemkab Kuningan. Meski begitu para mahasiswa terus melakukan orasi. Aof menegaskan, bupati dan Pemkab Kuningan dinilai gagal dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam. Bupati juga gagal dalam memediasi konflik antara petani hutan dengan pihak Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang mengakibatkan kerugian besar di pihak petani. Aof mengatakan, pemerintah wajib memrioritaskan kepentingan rakyat. Karena Kuningan merupakan kabupaten yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya dari hutan dan pertanian. Apalagi, sebagian besar akses kehidupan masyarakat bergantung pada alam dan hutan. Akibat dari sebuah konsensi pemerintah Kuningan dan TNGC, akses terhadap hutan menjadi hal yang sangat mahal bagi petani hutan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat kontradiktif. Karena hutan yang mestinya diasosiasikan untuk kesejahteraan rakyat, sekarang menjadi lahan tidur yang tak terjamah oleh masyarakat. \"Akibat dari hal itu, kemiskikan sistemik menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat lereng Gunung Ciremai,” lanjutnya. Kinerja pemerintah Kuningan yang diukur dalam satu tahun ini, kata Aof, terkesan hanya diam di tempat dan tertatih-tatih menyelesaikan masalah-masalah di Kuningan. Oleh sebab itu, pihaknya mengecam pemerintah yang tidak bisa bekerja dan tidak mampu mengimplementasikan visi misi Kuningan yang mandiri agamis sejahtera (MAS). “Kontradiksi antara visi dan kenyataan ini adalah sebuah pembodohan masal bagi kami dan masyarakat Kuningan. Dalam hal ini, salah satu ketidakjelasan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di lereng Ciremai,” jelasnya. Lebih jauh, Aof juga menyebut bahwa pemerintah dengan PDAU-nya telah gagal mengelola air di Kabupaten Kuningan. Hal itu terlihat dari kondisi di wilayah Jalaksana tepatnya kawasan di sekitar lokasi wisata Balong Dalem, karena bangunan semi permanen yang didirikan berdampak pada berkurangnya daya serap air ke dalam tanah, sehingga sumber air yang ada menjadi berkurang. \"Masyarakat dibuat resah jika daerah itu dilanda hujan yang lebat karena bisa mengakibatkan banjir. Jadi, Kuningan sebagai kabupaten Konservasi hanya retorika politik,\" pungkasnya. (mus)