Warga Cirebon Berbondong-bondong Protes Desil DTSEN, DPRD: Ini Alarm Serius

Rabu 16-09-2026,19:02 WIB
Reporter : Dede Adhitama
Editor : Moh Junaedi

Ia mendorong Pemkot Cirebon mengambil peran lebih aktif dalam menangani pengaduan masyarakat terkait DTSEN.

Menurutnya, Dinsos, Disdukcapil, kecamatan, dan kelurahan perlu memiliki mekanisme pengaduan serta verifikasi yang jelas, cepat, dan terukur.

Setiap keberatan warga juga harus ditindaklanjuti dengan pengecekan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Jangan sampai rakyat dipingpong dari kelurahan ke Dinsos, dari Dinsos ke BPS, sementara persoalan substantifnya tidak pernah selesai,” katanya.

Ia menambahkan, DTSEN seharusnya tidak hanya dipandang sebagai basis data nasional.

Data tersebut juga harus mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat daerah.

Karena itu, Rinna meminta Pemkot Cirebon terbuka mengenai penanganan berbagai pengaduan warga.

DPRD, kata dia, perlu mengetahui berapa jumlah warga yang mengajukan keberatan, berapa yang telah diverifikasi, berapa yang mengalami perubahan status, serta apakah ada warga yang kehilangan akses bantuan akibat ketidaktepatan data.

“Jangan jadikan kalimat ‘pemutakhiran tidak otomatis menurunkan desil’ sebagai tameng birokrasi. Yang dituntut masyarakat bukan sekadar penurunan desil, tetapi keadilan data,” ujarnya.

BACA JUGA:Data Desil Warga Bermasalah? Komisi X DPR Targetkan BPS Perbaiki Maksimal 2 Minggu

Rinna menegaskan, kualitas data memiliki kaitan langsung dengan ketepatan kebijakan pemerintah.

Jika basis datanya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka program yang menggunakan data tersebut juga berisiko tidak tepat sasaran.

“Sebab ketika data salah, kebijakan bisa salah. Dan ketika kebijakan salah sasaran, rakyatlah yang pertama kali menanggung akibatnya,” pungkasnya. (*) 

Kategori :