Pimpinan Dewan Siap Gelar Dialog Publik

KUNINGAN – Menanggapi aspirasi dari Gempur, empat pimpinan DPRD siap untuk menindaklanjuti. Hanya saja untuk masalah waktu, mereka tak mau mengeluarkan janji. Pasalnya, pasca pelantikan pimpinan dewan, DPRD secara kelembagaan akan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). “Kami tak mau berjanji, karena dalam minggu-minggu ini kita harus membentuk dulu alat kelengkapan dewan. Baru kemudian kita siap untuk memperjuangkan aspirasi yang disuarakan oleh teman-teman sekalian,” kata Ketua DPRD, Rana Suparman SSos sebelum dilantik di hadapan ratusan massa Gempur. Begitu juga Wakil Ketua DPRD, Drs Toto Suharto SFarm Apt. Dia menegaskan, DPRD secara kelembagaan memiliki kewajiban untuk menampung dan menindaklanjuti apa yang menjadi pikiran-pikiran rakyat untuk kemajuan daerah. “Saya setuju kalau digelar dialog publik supaya lebih transparan, biar masyarakat tahu. Jangan sampai ditutup-tutupilah, semua harus tahu apa keuntungan dan kerugian dari rencana geothermal,” tegas politisi asal PAN tersebut kala diwawancara Radar. Namun demikian, dalam minggu-minggu ini DPRD belum memiliki alat kelengkapan dewan. Sehingga untuk memenuhi harapan Gempur, terlebih dulu harus membentuknya, termasuk membahasnya di banmus (badan musyawarah). “Jadi lebih bagus ada dialog publik. Bila perlu kita hadirkan ESDM biar klir dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, biar masyarakat tidak meraba-raba lagi terhadap polemik geothermal ini. Apa sih sulitnya kita untuk melaksanakan dialog publik. Semuanya dalam rangka mewujudkan visi Kuningan MAS,” kata Toto. H Uci Suryana SE selaku wakil ketua DPRD dari Golkar pun sangat merespons aspirasi Gempur. Selaku wakil rakyat yang dipilih rakyat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal itu terlepas dari istilah dapil. Apa pun keluhannya, selama untuk kepentingan masyarakat tanpa intrik maka harus ditindaklanjuti. Sebagai warga baru di gedung parlemen daerah, lanjutnya, polemik Chevron terjadi sejak lama. Selain itu merupakan kewenangan pusat dan provinsi. Namun jika ternyata masyarakat berkeberatan, maka selaku wakil rakyat harus menampung dan memperjuangkannya. “Saya dengar ada dil-dil-an kita mendapatkan triliunan dari Chevron, ya mari kita kawal bersama. Saya senang kok ada gerakan seperti Gempur ini. Mari kita kawal bersama,” ajak politisi yang tinggal di Ciawigebang tersebut. Sementara Wakil Ketua DPRD dari PKS, Hj Kokom Komariyah memberikan dukungan terhadap berbagai aspirasi masyarakat. Namun ia menegaskan, sebetulnya sikap DPRD sudah jelas sebelumnya. Begitu pula terkait TNGC telah dibahas oleh DPRD periode sebelumnya. Meski demikian, sebagai bagian dari kelembagaan legislatif pihaknya siap untuk menampung aspirasi rakyat. Jika nanti dalam pembahasan seluruhnya sepakat, maka DPRD bisa melakukan peninjauan kembali terhadap masalah itu. Yang jelas, DPRD akan selalu berpihak pada rakyat. “Tadi juga saya katakan, sebetulnya anggaran untuk sosialisasi geothermal ini selama dua tahun sudah ada. Dan mereka juga sudah tahu waktu mengadakan demo lalu,” kata Kokom. Untuk desakan dialog publik, ia menegaskan, dalam minggu-minggu ini DPRD akan disibukkan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan. Karena sebetulnya agenda itu pun sudah tertunda cukup lama. Selain AKD, perlu pula pembahasan di banmus. “Nanti akan dicari kesepakatannya bersama pimpinan dan anggota secara kelembagaan terkait masalah itu,” ucapnya. (ded)