PKPN Studi Banding ke Yayasan Banati

GEMPOL– Sepak terjang Yayasan Banati dalam mengadvokasi kaum perempuan dan anak-anak, ternyata mendapat perhatian dari Persatuan Katolik Perempuan Nasional (PKPN) Indonesia. Bahkan, mereka ingin belajar menjadi seorang konselor, sehingga mereka pun bisa ikut membantu kaum perempuan dan anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan trafficking. Mereka terkesan oleh upaya yayasan ini dalam melakukan pendampingan korban trafficking yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Minimnya bantuan dari pemerintah dan lembaga resmi yang menangani persoalan tenaga kerja Indonesia, Yayasan Banati berhasil menjemput si korban dan dipulangkan dengan selamat ke kampung halaman. “Dalam melakukan pendam­pingan, kami senantiasa mandiri. Dengan segala keku­rangan dan kelebihan, kami berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” ujar Ketua Yayasan Banati, Hj Euis Suhartati SS CHt, kepada Radar. Hj Euis juga menuturkan bahwa sebagai masyarakat wajib hukumnya untuk memberikan perhatian kepada mereka yang menjadi korban trafficking. Sebab, di zaman modern seperti ini praktik jual beli manusia demi memuaskan hasrat ekonomi, masih marak terjadi. Tentu saja, praktik ini semakin menjamur, ketika masyarakat tidak tahu apa itu trafficking. “Mereka telah dininabobokan dengan janji-janji muluk, tapi ketika tiba ditanah tujuan ternyata diperjualbelikan,” tuturnya. Harusnya, dalam amanah undang-undang tentang trafficking, peran pemerintah lebih dominan ketimbang masyarakat dalam upaya mencegah tindakan trafficking di kalangan masyarakat. Bahkan, setiap tahun mereka diberikan alokasi anggaran, guna menunjang penumpasan mafia jual beli manusia. Faktanya, anggaran tersebut dialokasikan pada tempat atau locus yang tidak tepat sasaran, sehingga programnya hanya menguap di permukaan, tidak mengangkat sampai akar-akarnya. “Pemerintah harus lebih getol dalam menangani tindakan trafficking. Kami sebagai masyarakat siap mem­ban­tu,” pungkasnya. (jun)