KMP Vs KIH Bisa Jadi Konflik Konstitusi

Khofifah: DPD Lebih Baik daripada DPR DEPOK - Kisruh di DPR mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Perseteruan anggota dewan dari parpol Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa mengarah pada konflik konstitusi. Karena itu harus ada kompromi untuk kebaikan bersama. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, titik kompromi di DPR perlu ditemukan demi kebaikan bersama. Sebab, para anggota dewan adalah representasi rakyat di dapil masing-masing. “DPD saja bisa running well, mudah-mudahan sinergi baik di DPD jadi inspirasi di DPR,” katanya. Pernyataan itu disampaikan Khofifah di sela acara diskusi tentang ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Pesantren Al-Hikam Depok kemarin. Khofifah mengapresiasi dan menganggap DPD lebih maju. Para anggota DPR diharapkan bisa meniru DPD yang tidak berkonflik. “DPD saja ternyata jauh lebih advance, lebih maju. DPR juga semoga begitu,” tuturnya. Menteri yang juga ketua umum PP Muslimat NU itu mengajak semua pihak untuk mengawal proses politik di DPR. “DPD sudah selesai, DPD yang new comer saja bisa lebih advance. Akan ada hari di mana mereka akan jadi bagian dari sistem politik representasi rakyat,” tegasnya. Sementara itu, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Hasyim Muzadi meminta KMP dan KIH sama-sama menahan diri. Sebab, pertikaian politik di DPR bisa mengarah pada konflik konstitusi. “Bahaya kalau sampai terjadi konflik konstitusi. Semestinya dicari solusi lain,” ungkap Hasyim. Menurut dia, masyarakat harus dilibatkan untuk memperkuat DPR. Begitu juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, lanjut Hasyim, jangan sampai para anggota dewan terjebak dalam keputusan inkonstitusional yang menyakiti rakyat. “Bahayanya itu rakyat bisa bergerak, terjadi keadaan tak karuan dan asing bisa masuk,” jelas pengasuh Pondok Pesan­tren Al-Hikam tersebut. Hasyim menilai, jika konflik politik di DPR berkepanjangan, penyelenggaraan pemerintahan bisa menjadi kacau. Dia mencontohkan Presiden AS Barack Obama yang menguasai pemerintahan, namun tak menguasai parlemen. “Enggak boleh terjadi seperti itu, tidak baik untuk negeri kita. Yang kita hindari intervensi pihak luar,” katanya. Dia juga berharap partai-partai ikut mencegah kadernya terlibat pertikaian politik yang merugikan rakyat. (riz/c10)