Rini Diimbau Tak Banyak Ganti Dirut BUMN

JAKARTA - Jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya resmi disandang oleh Rini Soemarno. Hal tersebut setelah dia menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) dengan menteri sebelumnya Dahlan Iskan. Dalam acara tersebut, Dahlan pun membeberkan beberapa harapan kepada pengatur kebijakan pengampu perusahaan plat merah itu dalam lima tahun ke depan. Dahlan mengaku bangga kepada Rini sebagai penggantinya di Kementerian BUMN. Pasalnya, Rini mempunyai pengalaman korporasi yang lebih lama daripada dia. Padahal, umur dari perempuan yang lahir di Amerika Serikat itu tujuh tahun lebih muda daripada Dahlan. Saat beliau sudah menjadi CEO Astra, saya baru jadi wartawan. Astra adalah kiblat manajemen di Indonesia. Mereka punya aspek terbaik dalam praktik manajemen, corporate governance, pengelolaan clean and clear,” ungkapnya di Jakarta kemarin (31/10). Dalam kesempatan itu, Dahlan mempunyai permintaan khusus terhadap Rini. Yakni, tak sering-sering melakukan pergantian pimpinan BUMN. Menurutnya, masa jabatan yang lama dibutuhkan agar direktur utama sebuah perusahaan bisa menciptakan kultur perusahaan. Sedangkan kultur perusahaan merupakan hal yang wajib untuk mengembangkan suatu perusahaan. “Mau kerja keras bagaimana­pun, kalau cuma dua tahun menjabat, tidak akan bisa membentuk budaya korporasi. Kecuali yang jelek (kerjanya, Red) harus diganti. Lebih cepat lebih baik. Supaya tidak mengganggu,” terangnya. Menerima wejangan tersebut, Rini mengaku optimistis bisa melanjutkan program-program BUMN Dahlan Iskan. Sekaligus, membawa visinya untuk menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan bangsa. Karena itu, dia pun berharap Dahlan Iskan masih bisa terus membantu memberi urun pemikiran. “Saya optimistis dapat terus membangun BUMN menjadi profesional dan transparan untuk keperluan masyarakat. Saya juga berharap bisa lebih sering bertemu dengan Pak Dahlan untuk membicarakan pengembangan BUMN,” imbuhnya. Selain itu, Rini mengaku sedang berusahaa untuk mengatasi kendala-kendala mendesak yang berkaitan dengan BUMN. Salah satunya, krisis listrik di Sumatera Utara yang berkaitan dengan PT PLN. Saat ini, dia sedang mengidentifikasi apa saja penyebab krisis listrik tersebut. “Selama ini kami mendengar tentang mati nyala listrik di Sumut. Setelah rapat dengan PLN, mengingatkan ke Presiden tentang isu ini dan bagaimana secepatnya diperbaiki,” ungkapnya. Dari identifikasi tersebut, dia menemukan ada satu pembang­kit listrik berdaya 180 Mega Watt (MW) yang tak bisa beroperasi. Kendala operasi tersebut karena status pembangkit listrik masih disita oleh kejaksaan. Padahal, tambahan itu bisa sangat membantu kinerja listrik di Sumatera Utara. “Kemarin kami melaporkan agar isu ini segera dapat ditangani. Kami juga diingatkan bahwa masih ada listrik yang tersedia dari PT Inalum. Alhasil, dua bulan ini kami harapkan ada tambahan 210 MW dari PT Inalum. Kalau sekarang sih sudah ada 90 MW yang dialirkan dari PT Inalum. Pas waktu natal dan tahun baru dimana konsumsi listrik Sumut bakal melonjak,” terangnya. (bil)