OPD Kena Dampak Kementerian

Perubahan Nama Ubah Garis Koordinasi Pusat-Daerah SUMBER– Perubahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menentukan nama kementerian, ternyata cukup berpengaruh sampai ke daerah, terutama dalam garis koordinasi antara dinas dan kementerian. Dalam pemerintahaan presiden Joko Widodo yang baru saja dibentuk beberapa waktu lalu, ada beberapa kementerian yang dulunya terpisah lalu disatukan dan ada yang dulunya satu, kemudian dipisahkan. Misalnya, Kementerian Lingku­ngan Hidup dan Kehu­tanan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemente­rian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans­mig­rasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. “Pengaruh pasti ada, misalnya perubahan nomenklatur dan jalur kordinasi antara pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas dengan kemen­terian,” ujar Kabag Organi­sasi Setda Kabupaten Cirebon, Drs H Munangwar MSi. Untuk menyesuaikan peru­bahan nama, tentu mem­bu­tuh­­kan waktu yang tidak sedikit, karena harus menem­puh proses, khususnya dalam pemba­hasan mata anggaran dengan DPR. “Paling lama sekitar enam bulan,” ucapnya. Pihaknya berharap, penga­ruh tersebut berdampak posi­tif untuk pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. “Semoga perubahan nama, penyatuan dan pemisahan kementerian bisa membawa dampak positif bagi pelayanan masyarakat,” bebernya. Pengamat pendidikan, Drs Hediyana Yusuf MM mengungkapkan, perubahan nama kementerian khususnya pemisahan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, patut diapresiasi. Sebab, ada perbe­daan mendasar antara pendi­di­kan dasar hingga mene­ngah dengan pendidikan tinggi. “Pendidikan tinggi atau yang ada di bawah dirjen dikti itu orientasinya harus ke riset dan pengabdian masyarakat. Berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Pemi­sa­han ini diharapkan mem­buat riset kita lebih baik,” bebernya. Menurut dia, riset mahasiswa di Indonesia cenderung kalah saing dengan negara-negara lain. Dengan perubahan ini, jelas mencerminkan keinginan untuk maju di sektor pendidikan. (jun)