Buruh Migas Minta DPRD Kawal Penetapan UMK

INDRAMAYU – Sejumlah perwakilan buruh migas mendatangi DPRD Indramayu untuk mengadukan nasib mereka, Jumat (31/10) sore. Kedatangan mereka diterima Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu, Syaefudin, di ruang rapat Fraksi Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut terungkap, kalangan buruh migas minta agar nasib mereka diperhatikan. Terutama me­nyangkut kesejahteraan mereka yang dianggap masih jauh dari harapan. Mereka meminta kepada anggota DPRD agar ikut memperjuangkan nasib mereka. “Pada intinya kami dari kalangan buruh migas minta pemerintah, termasuk pihak Pertamina memperhatikan kesejahteraan kami. Salah satunya dalam menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) sektor migas, hendaknya bisa mengakomodir usulan kami,” ujar Iwan, salah seorang perwakilan buruh migas. Iwan bahkan berharap agar pemerintah bersama dengan DPRD Indramayu bisa membuat regulasi atau rancangan peraturan daerah, yang mengatur tentang buruh migas. Dengan demikian nasib buruh migas diharapkan akan lebih baik lagi. Apalagi jumlah buruh migas di Kabupaten Indramayu juga cukup banyak, yaitu sekitar 6.000 orang. “Harapan kami DPRD sebagai wakil rakyat bisa ikut memikirkan nasib kami melalui pembahasan raperda buruh migas,” ujar Iwan. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar, Syaefudin mengatakan, pihaknya bisa memahami dan siap menjembatani aspirasi dari kalangan buruh migas. Ia bahkan menyarankan kepada buruh migas yang tergabung dalam KASBI agar mengirimkan surat resmi ke DPRD, sehingga akan bisa ditindaklanjuti. “Kami sangat merespons aspirasi dari kawan-kawan buruh migas yang tergabung dalam KASBI. Insya Allah kami akan memperjuangkan aspirasi mereka,” tandasnya. (oet)