Anggaran Gaji Rp601 M Hanya PHP?

Kemungkinan Dipangkas Supaya Pemkot Bisa Buka Lowongan CPNS KEJAKSAN- Nilai Rp601 miliar untuk menggaji 6.332 PNS di lingkungan Pemkot Cirebon pada tahun 2015 masih belum pasti. Artinya, para PNS yang berharap naik gaji tahun depan, jangan senang dulu. Bisa jadi ini hanya pemberi harapan palsu (PHP). Anggaran itu kemungkinan dipangkas agar belanja pegawai tidak membengkak sehingga Pemkot Cirebon bisa memenuhi syarat dalam membuka lowongan CPNS. Wakil Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH mengatakan nominal Rp601 miliar belum pasti. Pemkot Cirebon, kata Azis, memiliki keinginan belanja pegawai bisa di bawah 50 persen. Jika melihat angka itu, maka belanja pegawai tahun depan masih di atas 50 persen. Sementara salah satu persyaratan untuk penambahan PNS adalah belanja pegawai tidak boleh melebihi 50 persen. Hal ini yang akhirnya menjadi salah satu persoalan yang akan coba dipecahkan saat badan anggaran (banggar) DPRD membahasnya dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Cirebon. “Kita berharap belanja pegawai bisa di bawah 50 persen, karena kita juga membutuhkan penambahan PNS. Saya sih berharap belanja pegawai ini bisa ditekan. Ini belum final, kita lihat nanti hasil pembahasannya seperti apa,” beber Azis kepada Radar, kemarin. Pria yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon ini mengatakan, nominal Rp601 miliar yang muncul saat ini adalah usulan dari masing-masing dinas. “Semua usulan kita cover. Sekali lagi, ini belum final,” ujarnya. Apalagi, kata dia, tahun 2015, BK Diklat sudah menganggarkan untuk pembukaan CPNS. Maka dari itu, porsi belanja pegawai di bawah 50 persen itu harus direalisasikan. Justru kemungkinan, pemerintah kota akan menekan sektor gaji pegawai. “Kita lihat dulu bagaimana kemungkinan sektor pendapatannya. Yang jelas ini belum final. Untuk persentasi kenaikan nanti kita lihat kondisi dan kemungkinan yang ada,” tuturnya. Mengenai penurunan dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp41 miliar, Azis mengakui hal itu cukup membuat TAPD kesulitan dalam menentukan porsi anggaran. Bahkan, hampir seluruh pagu anggaran di beberapa OPD dipangkas. “Ini berakibat pada pagu anggaran. Bahkan ada yang dipangkas hingga lebih dari 50 persen,” beber Azis. Sehingga, penurunan DAU tersebut juga akhirnya akan mengubah KUA-PPAS masing-masing OPD yang ada. Termasuk juga mengenai gaji pegawai. “Ini yang menyulitkan tim anggaran. Yang ada di KUA PPAS itu bisa jadi berubah semua. Finalnya nanti saat sudah dilakukan pembahasan komprehensif,” lanjutnya. Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan, Azis berharap optimalisasi program dan pengembangan Kota Cirebon tidak terpengaruhi. Program-program strategis untuk masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik. “Penurunan anggaran ini jangan sampai mempengaruhi pengembangan Kota Cirebon. Memang hampir seluruh program anggarannya terpangkas,” tukasnya. HIBAH-BANSOS AKAN DIPERJUANGKAN Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan secara detail banggar belum melakukan pembahasan mengenai RAPDB 2015. Namun, kata dia, bila penurunan DAU ini akan berdampak pada anggaran hibah-bansos, pria yang akrab disapa Andru ini mengaku tim Banggar bakal memperjuangkan hal tersebut. \"Kita sudah sepakat untuk hibah dan bansos akan kami perjuangkan agar tidak ada penurunan, karena ini kan menyentuh masyarakat level bawah,” tuturnya.Untuk mempertahankan anggaran hibah bansos itu, kata Andru, maka pihaknya akan mencoba menyeimbangkannya dengan SKPD lain. Penyeimbangan itu dilakukan dari pemangkasan anggaran di beberapa SKPD. “Karena memang kan katanya ada pos-pos juga yang dipangkas akibat penurunan DAU ini. Maka dari itu, kita lihat dulu nanti dari SKPD mana yang sekiranya bisa dipangkas,” tukasnya. (kmg)