Pemerintah daerah menginginkan perusahaan tersebut tidak hanya menjadi badan usaha milik daerah yang berjalan secara administratif.
Lebih dari itu, PPJ harus mampu menjalankan aktivitas bisnis produktif yang memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontribusi tersebut diharapkan berjalan seiring dengan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
"Harapannya, keberadaan PPJ Cherbon Nagari dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, langkah-langkah pembenahan dan perencanaan harus segera dilakukan," ujar Hendra.
Menurut Hendra, tahap awal pengembangan perusahaan harus dimulai dengan menyelesaikan berbagai kebutuhan mendasar.
Pembenahan administrasi, penyiapan kantor, kelengkapan legalitas dan dokumen pendirian, hingga perangkat operasional menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan.
Termasuk kebutuhan penunjang kegiatan perusahaan, seperti kop surat dan berbagai perlengkapan administrasi lainnya.
Meski terlihat sebagai pekerjaan sederhana, kelengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang tertib dan profesional.
Dengan fondasi administrasi yang baik, PPJ Cherbon Nagari diharapkan dapat menjalankan aktivitas bisnis secara lebih terarah dan memiliki kepastian dalam setiap proses operasionalnya.
Direksi Diminta Paparkan Rencana Bisnis kepada Pemkab
Selain pembenahan administrasi dan kelembagaan, Hendra juga menekankan pentingnya penyusunan rencana bisnis yang terukur.
Dokumen business plan tersebut nantinya harus dipaparkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Melalui pemaparan itu, pemerintah daerah dapat mengetahui sektor usaha yang akan dikembangkan, kebutuhan perusahaan, serta potensi dan tantangan yang mungkin muncul.
Pembahasan bersama juga diperlukan agar rencana bisnis yang disusun tidak sekadar menjadi dokumen formalitas.
Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa strategi yang dirancang memiliki prospek pengembangan dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan perusahaan.
"Rencana bisnis harus segera disusun dan nantinya dipaparkan kepada pemerintah daerah. Kita bisa bersama-sama memberikan masukan, mengelaborasi potensi dan kebutuhan, sehingga PPJ dapat berjalan efektif sesuai tujuan pembentukannya," terangnya.