Meski begitu, pemerintah harus terus memaksimalkan langkah pencegahan agar risiko dan dampak banjir terhadap masyarakat bisa ditekan.
"Kita sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembenahan drainase perkotaan, saluran di lingkungan masyarakat, sampai normalisasi sungai. Ini harus terus dimaksimalkan. Memang kita tidak bisa menjamin banjir dapat dihilangkan seratus persen karena sangat bergantung pada intensitas hujan, tetapi setidaknya kita berupaya meminimalkan risiko dan dampaknya bagi masyarakat," jelasnya.
Penanganan Banjir Cirebon Butuh Koordinasi dengan Kabupaten dan Provinsi
Selain persoalan infrastruktur, Pemkot Cirebon juga menghadapi tantangan dalam penanganan sungai yang alirannya melintasi lebih dari satu wilayah administratif.
Edo menilai, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial hanya berdasarkan batas pemerintahan daerah.
Sebab, sejumlah aliran sungai yang melintasi Kota Cirebon juga terhubung dengan wilayah Kabupaten Cirebon.
Artinya, upaya pengendalian banjir membutuhkan kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi.
Pemkot Cirebon berencana memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong penanganan sungai secara terpadu, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Banjir Kanal di sekitar Jalan Tuparev.
Edo mengatakan, Pemkot Cirebon akan kembali berkomunikasi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong kelanjutan pekerjaan penanganan di kawasan tersebut.
Menurutnya, penanganan Banjir Kanal penting untuk mendukung upaya pengendalian aliran air, terutama ketika curah hujan meningkat.
Akses Alat Berat Jadi Kendala Normalisasi Banjir Kanal
Meski demikian, pekerjaan normalisasi dan penanganan sungai di kawasan Banjir Kanal masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan akses bagi alat berat. Keberadaan bangunan di sekitar aliran sungai membuat ruang gerak peralatan menjadi terbatas sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan secara leluasa.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkot Cirebon berharap mendapatkan dukungan peralatan dari unsur TNI dan Polri.