RADARCIREBON.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius.
Setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka, kini Komisi III DPR RI turun tangan untuk mengusut lebih jauh perkara tersebut.
Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat ini secara khusus akan membahas perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, termasuk menelusuri siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa motif di baliknya, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
BACA JUGA:Respons Presiden Prabowo Subianto Terkait Kasus Penyadapan, Sementara Jokowi Bilang Begini
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, parlemen tidak ingin pengusutan perkara tersebut hanya berhenti pada penetapan sejumlah tersangka.
DPR ingin memastikan seluruh rangkaian dugaan penyadapan terungkap secara terbuka dan menyeluruh.
Komisi III DPR Panggil Kapolri, Bongkar Dalang Penyadapan
Habiburokhman mengatakan, rapat kerja bersama Kapolri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum.
BACA JUGA:Daftar Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini 9 November 2026
BACA JUGA:NasDem Run for Change 2026 Jadi Panggung Prestasi Atlet Pelajar Cirebon
Menurut dia, ada sejumlah hal penting yang perlu didalami dalam perkara tersebut. Salah satunya adalah mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Habiburokhman menjelaskan, rapat tersebut baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dimulai pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman akan bertindak sebagai pimpinan sekaligus memimpin langsung jalannya pembahasan bersama Kapolri.