Mahfud bahkan menekankan bahwa pilihan tersebut bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
"Impeachment itu kan tujuannya agar dia mundur. Nah, ini tanpa impeachment mundur kan lebih bagus, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat," ujarnya.
Pandangan Mahfud tersebut sekaligus menempatkan persoalan pengunduran diri Gibran dalam perspektif hukum tata negara.
Menurutnya, perdebatan mengenai seseorang harus mundur secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme politik tidak perlu berlarut-larut apabila hasil akhirnya sama-sama mengakhiri masa jabatan.
BACA JUGA:Renovasi LKSA Al-Falah Cirebon, Bantuan KOMIPO dan Cirebon Power Bikin Anak Panti Lebih Nyaman
Mahfud MD Singgung Pengunduran Diri Soeharto pada 1998
Untuk memperkuat argumentasinya, Mahfud kemudian mengingatkan publik terhadap peristiwa politik besar pada 1998, ketika Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah menghadapi tekanan politik dan situasi nasional yang semakin memanas.
Dalam penjelasannya, Mahfud menyinggung peran Harmoko yang ketika itu menjabat Ketua MPR sekaligus Ketua DPR.
Harmoko disebut pernah menyampaikan desakan kepada Soeharto agar segera mengundurkan diri. Jika tidak, sidang istimewa MPR akan digelar untuk membahas pemberhentian presiden.
BACA JUGA:Menikah di Kabupaten Cirebon Kini Tak Perlu Repot Urus KK dan KTP, Ada Layanan Paduka Sakinah Gratis
Mahfud mengingat kembali pernyataan Harmoko yang ditujukan kepada Soeharto saat itu.
"Pak Harto, kalau hari Senin Anda tidak mengundurkan diri, saya akan mengundang sidang istimewa untuk memecat Anda," tutur Mahfud mengutip peristiwa tersebut.
Pada akhirnya, Soeharto memilih mengundurkan diri sebelum sidang istimewa MPR dilaksanakan.
Namun, keputusan tersebut sempat memunculkan perdebatan di kalangan politik dan ketatanegaraan.
Sebagian pihak menginginkan Soeharto tidak langsung mundur. Mereka berpendapat bahwa Soeharto seharusnya terlebih dahulu menyampaikan pertanggungjawaban kepemimpinannya di hadapan MPR.