Sama-sama Bingung dalam Implementasi UU Desa SUMBER- DPRD Kabupaten Banjar Negara sepertinya salah memilih sasaran studi banding mengenai UU 6/2014 tentang desa. Pasalnya, DPRD Kabupaten Cirebon sendiri masih bingung dengan implementasinya. \"Kita ingin mengetahui secara detil implementasi UU 6/2014 itu, termasuk meminta penjelasan secara strategis dalam melakukan pembangunan,\" ujar Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Indarto. Sayangnya, studi banding DPRD Banjarnegara ke Kabupaten Cirebon sepertinya salah alamat. Pasalnya, Staf Ahli Bidang Sosial Politik Setda, Hendra Nirmala juga sama-sama masih kebingungan dalam implementasi UU tersebut. “Kami juga masih meraba-raba soal itu, apalagi yang berkaitan dengan pemberhentian kepala desa dan kuwu serentak,” tutur mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) itu. Dikatakannya, pemberlakuan UU 6/2014 di satu sisi ada penguatan otonomi desa. Tapi di sisi lain dengan adanya UU tersebut justru kembali bergeser ke masa lalu atau orde baru. Hal yang paling krusial berkaitan dengan pelaksanaan kuwu serentak yang berimplikasi kebijakan daerah baik dalam penganggaran maupun ke setiap desanya. \"Ini nampaknya sudah di campuri oleh pemerintah pusat lagi. Ini adalah konflik masa lalu dengan prinsip sentralistis malu-malu. Tapi karena sudah dibuat di dalam UU tentunya daerah harus menyesuaikan, baik itu dari pelaksanaan pilwu serentak dan penunjukkan pejabat PNS sebagai kepala desa sementara,\" terangnya. Dia mengaku, pemerintah daerah sudah menyampaikan hantara raperda tentang pemerintahan desa dan BPD termasuk jawban terhadap pemandangan umum fraksi. \"Tinggal pansusnya saja, setelah itu mudah-mudahan diakhir tahun raperda sudah menjadi perda. Tapi untuk sementara kita masih merujuk pada aturan yang lama,\" kata dia. Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem, Sukaryadi SE mengatakan, UU Desa tidak sepenuhnya mencerminkan otonomi desa. Apalagi dengan lahirnya PP 43/2014. Peraturan ini sangat bertentangan dengan ruh pemerintah desa. \"Produk perda yang lagi dibahas dalam hantaran raperda bupati kemarin, saya yakin tidak akan selesai di akhir tahun ini. Karena di dalam PP sudah dijelaskan harus menunggu peraturan menteri. Bahkan pemilihan kepala desa juga harus ada peraturan menteri. Semua amanatnya sudah jelas. Artinya jangan sampai persoalan ini justru menjadi blunder,\" tuturnya. (sam)
DPRD Banjarnegara Salah Pilih Tempat
Rabu 05-11-2014,09:00 WIB
Reporter : Harry Hidayat
Editor : Harry Hidayat
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Minggu 01-09-2024,10:25 WIB
Penampakan Masjid As Salam Perum Rinjani yang Ambruk Diduga karena Angin Kencang
Minggu 01-09-2024,11:30 WIB
3 Rekomendasi Tempat Makan Malam Bersama Keluarga di Cirebon, Ada Apa Saja?
Minggu 01-09-2024,14:00 WIB
Rekomendasi Ramen Enak Under 50K di Cirebon, Murah Meriah, Rasa Tak Kalah
Minggu 01-09-2024,19:21 WIB
Tradisi Saptonan di Kuningan, Ada Pendekar Berkuda dan Lomba Panahan Tradisional
Minggu 01-09-2024,13:30 WIB
Jalan Moh Toha Salah Satu Pusat Jajanan Malam di Cirebon, Surga Kuliner!
Terkini
Senin 02-09-2024,00:00 WIB
Hasil Liga Inggris: Chelsea Ditahan Imbang Crystal Palace, Rugi Sudah Jor-joran?
Minggu 01-09-2024,22:00 WIB
Megawati Hangestri Dipastikan Absen pada Proliga 2025, Ternyata Ada yang Lebih Menggiurkan
Minggu 01-09-2024,20:58 WIB
Hasil Indonesia vs Korea Selatan, Garuda Nusantara Takluk 0-3
Minggu 01-09-2024,20:00 WIB
Begini Rencana Bojan Hodak Kembalikan Persib ke Jalur Kemenangan, PSM Dijadikan Target
Minggu 01-09-2024,19:21 WIB