Penanganan Kasus Dinilai Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Bareskrim
Selain menyoroti ancaman keselamatan tersangka, Selamet juga mempertanyakan kemampuan penyidik Bareskrim dalam menuntaskan perkara tersebut secara cepat.
Ia mengaku tidak yakin persoalan ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Terlebih, menurutnya, penanganan perkara yang sudah berjalan sekitar satu pekan itu belum menunjukkan penyelesaian.
Selamet menilai kasus tersebut tidak sekadar menyangkut persoalan hukum biasa.
BACA JUGA:HP Murah Terbaik 2026 Harga Rp1 Jutaan, Ini 5 Pilihan dengan Fitur Menarik
Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, terutama setelah muncul pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut perkara tersebut terindikasi makar.
“Ini bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi ada persoalan lain di dalamnya. Pernyataan Kepala BIN bahwa kasus ini terindikasi makar juga sudah cukup menjadi perhatian,” jelasnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kepentingan terkait.
Beberapa pihak yang menurut Selamet perlu dilibatkan antara lain:
- Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menelaah aspek intelijen dalam perkara tersebut.
- Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk mendalami kemungkinan keterkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.
- Intelijen Kejaksaan untuk melihat aspek hukum dan informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara.
- Pihak terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam mengungkap keseluruhan persoalan.
“Karena itu, BAP-nya harus diperiksa oleh semua pihak, termasuk Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, intelijen kejaksaan, dan pihak terkait lainnya,” lanjutnya.
Selamet Usulkan Penanganan Melalui Peradilan Koneksitas
Lebih jauh, Selamet Ginting menilai penanganan perkara ini perlu mempertimbangkan mekanisme koneksitas apabila ditemukan keterlibatan unsur sipil dan militer.
Menurutnya, proses hukum tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang kepolisian. Keterlibatan berbagai unsur dan kemungkinan kaitannya dengan kepentingan pertahanan negara perlu menjadi pertimbangan.
Ia menyebut, apabila terdapat tuntutan dari pihak TNI, perkara tersebut juga dapat dibawa melalui mekanisme peradilan atau pengadilan koneksitas.
Hal itu berkaitan dengan kemungkinan adanya unsur sipil dan militer dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
“Yang menjaga presiden itu militer. Jadi, persoalan ini bisa menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Bukan hanya keamanan, tetapi juga pertahanan dan keamanan negara,” tukasnya.