PDIP Bantah Dikadalin Gerindra

KUNINGAN – Anggapan PDIP dikadalin dalam pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dibantah keras oleh Ketua Fraksi Restorasi PDIP, Nuzul Rachdy SE. Justru dengan komposisi sekarang, fraksinya malah senang. Sebaliknya, justru Partai Golkar yang menurutnya dikadalin. “Tak benar kalau kita dikadalin. Justru kita happy dengan komposisi sekarang,” tegas Zul kala ditemui Radar di ruang fraksinya, kemarin (6/11). Dengan hanya satu posisi ketua AKD yang didapat PDIP, menurut dia, justru bentuk kebersamaan. Pihaknya tidak serakah meskipun sebagai partai besar. Itu juga merupakan bentuk kelegawaan dan upaya untuk berbagi. Hanya saja tawarannya diberikan kepada yang mau saja. “Sebagai apa Saw Tresna mengomentari PDIP. Yang merasakan suasana kebatinan PDIP ya orang PDIP. Yang jelas kami happy kok, gak merasa PDIP dikadalin. Justru sikap ini yang terbaik diambil oleh PDIP untuk penguatan kelembagaan DPRD,” ungkapnya. Kendati demikian, Zul mengatakan, yang lalu biarlah berlalu. Ke depan dirinya mengajak semua partai untuk bersama-sama membangun DPRD dalam suasana kondusif. Pihaknya menyambut positif dalam beberapa ke belakang seluruh komisi yang ada sudah mulai bekerja. “Kami akui akibat dinamika yang terjadi kemarin-kemarin, kita terlambat dalam start bekerja. Tapi setelah AKD terbentuk, saya lihat teman-teman kita langsung lari mengejar ketertinggalan. Di fraksi Restorasi PDIP pun, saya sudah perintahkan anggota fraksi yang masuk komisi-komisi untuk mengejar ketertinggalan,” kata Zul. Dia menambahkan, saat ini bukan saatnya bicara kelompok, melainkan bekerja sesuai fungsi masing-masing. Zul juga berharap agar fraksi lain tidak usah mengomentari fraksi PDIP. Terlebih komentarnya salah. Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Persatuan, H Dede Ismail SIP masih tetap pada pendiriannya untuk tidak berkomentar. Meskipun dirinya telah dilaporkan KMP ke Prabowo, namun Dede tidak menghiraukannya. Soal anggapan telah mengadali PDIP pun, tidak ditanggapi olehnya. “Saya tetap no comment,” tegas Dede. Di tempat terpisah, Ketua MPPD PAN Kuningan, Nurhasan penasaran atas tudingan asbun yang dilontarkan Nuzul Rachdy kepada dirinya. Nurhasan merasa prihatin atas arogansi Zul dengan menyebut asbun. Karena pernyataan yang dilontarkannya itu sudah dikonsultasikan terlebih dulu ke ketua parpolnya, terutama soal kronologis AKD. “Dan walaupun kami di luar parlemen, tentu sebagai pengurus partai punya fraksi di DPRD. Hukumnya wajib tahu, karena fraksi adalah alat perjuangan partai dan sudah barang tentu ada korelasinya dengan institusi partai,” ketusnya. Jangankan dia selaku pengurus partai, Nurhasan mengatakan, masyarakat pun berhak tahu dan boleh berbicara menyampaikan pandangan. Karena kebebasan berbicara itu dilindungi UU. “Saya bukan anak kecil yang baru belajar baca. Sejak PAN dideklarasikan, saya sudah masuk ke dalam politik praktis. Jadi kalau bicara itu yang santunlah. Tujukan kepada masyarakat sebagai politisi yang baik,” ucapnya. Nurhasan melanjutkan, dirinya diajari oleh Amin Rais jika politik ada yang arogan maka harus dilawan oleh arogan. Namun tentu harus sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, UUD 45 mengamanatkan rakyatnya bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. “Kalau ada wakil rakyat yang tidak mau dikomentari oleh rakyat, terus fungsi kontrol rakyat mau dikebiri? Gedung DPRD itu adalah gedung rakyat dan diisi oleh para wakil rakyat yang mendapat amanah lewat pileg. Jadi, terhadap rakyat jangan arogan dan jangan asal bunyi,” pinta Nurhasan. (ded)