Kebijakan OJK sendiri ditetapkan pada 28 September 2026 dan berlaku selama tiga tahun.
Bentuk perlakuannya mencakup penilaian kualitas kredit hingga plafon Rp10 miliar berdasarkan ketepatan pembayaran, penetapan kualitas lancar atas kredit yang direstrukturisasi, serta pembiayaan baru bagi debitur terdampak dengan penilaian terpisah.
Perlakuan khusus OJK tersebut mengatur kredit dan pembiayaan secara lebih luas, bukan hanya KUR. Kebijakan ini juga berbeda dari rencana keringanan bunga KUR 0 persen pada 2027.
Cakupan delapan kabupaten merujuk pada penetapan OJK untuk debitur terdampak, yaitu berada di salah satu kabupaten tersebut tidak dengan sendirinya memastikan seseorang menerima keringanan bunga.
Menunggu Ketentuan Teknis Pemerintah
Calon penerima perlu menunggu aturan pelaksanaan untuk mengetahui proses dan persyaratan yang berlaku. Pengumuman pemerintah belum merinci jumlah debitur KUR yang menjadi sasaran maupun mekanisme verifikasi dampaknya.
Debitur dapat memantau informasi melalui bank penyalur dan instansi terkait, serta menyiapkan dokumen pinjaman dan bukti kondisi usaha apabila diminta.
Keputusan restrukturisasi dan keringanan tetap mengikuti ketentuan resmi setelah aturan teknis diterbitkan. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai dukungan pemulihan bagi usaha yang terdampak gempa.
Namun, sampai detail pelaksanaannya diumumkan, bunga 0 persen sebaiknya dipahami sebagai rencana keringanan untuk kelompok debitur terdampak, bukan fasilitas otomatis bagi semua peminjam KUR di NTT.