RAPBD 2015 Copy Paste dari 2014

SUMBER - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Cirebon tidak yakin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon akan meningkat ditahun pertama kepemimpinan Bupati Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi dan Wakil Bupati H Tasiya Soemadi. Jika, melihat postur anggaran RAPBD Kabupaten Cirebon 2015 yang disampaikan beberapa waktu lalu. Dalam pandangan umum yang disampaikan Fraksi PKS mengenai nota keuangan RAPBD Kabupaten Cirebon tahun 2015, mereka berujar pencapaian peningkatan IPM akan berat dicapai jika komposisi belanja tidak langsung masih berkutat pada 60 persen lebih dari total APBD Kabuapaten Cirebon, dan kenaikannya pun tidak lebih dari 10 persen. “Kami mendukung dan mendorong Bupati untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanan pembangunan jika IPM ingin naik,” ujar Ketua Fraksi PKS, Junaedi ST melalui Ahmad Fawaz STTP yang ditugaskan menyampaikan pandangan fraksinya. Selain melakukan efisensi, struktur organisasi pemerintah daerah perlu ditinjau untuk menciptakan struktur yang ramping dan gesit dalam menjalankan fungsinya. Kemudian, analisis beban kerja segera diselesaikan sehingga dapat diketahui kebutuhan pegawai yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Struktur organisasi harus ramping struktur kaya fungsi,” imbuhnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Bintang Hanura, mereka mengatakan bahwa RAPBD tahun 2015 belum mengkover visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijanjikan pada saat kampanye waktu lalu. Misalnya, menjanjikan ingin menggaji seluruhb guru ngaji se-Kabupaten Cirebon. Namun, kenyataannya tidak ada postur anggaran untuk mengkover mereka. Kemudian, rencananya akan mengeluarkan Kartu Cirebon Sehat, tapi anggarannya tidak mengakomodir program tersebut. Parahnya, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah yang notabene penunjang kehidupan perekonomian rakyat melalui Dinas Koperasi dan UMKM hanya dianggarkan Rp 5 miliar. “Ini sangat jelas bahwa mereka tidak berpihak kepada rakyat, “ bebernya. Tentu saja, jika melihat postur RAPBD tahun 2015 ini tidak jauh dengan postur pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga terkesan copy paste program Bupati sebelumnya. Artinya, tanpa adanya Bupati sekarang pun, pemerintah daerah tetap berjalan. “Ngapain juga kita milih bupati dan wakil bupati, kalau program kerjanya tidak jauh berbeda dengan bupati lama, sehingga dia tidak bisa menerapkan visi dan misinya,” tegasnya. Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya pun menanyakan tentang tingginya postur anggaran untuk belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai yang mencapai 60 persen lebih. Padahal, selama ini Bupati senantiasa menggembar-gemborkan reformasi birokrasi. “Jangan-jangan reformasi birokrasi hanya sekedar slogan atau lips service saja,” ketus Drs H Rasida Edy Priatna MM saat menyampaikan pandangan fraksinya. (jun)