KPK-PPATK Tunggu Nama Calon Jaksa Agung

JAKARTA - Penetapan Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kembali molor. Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan bahwa Jaksa Agung bakal diumumkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan lawatan ke luar negeri mulai kemarin (8/11) hingga 16 November nanti. Namun, hingga kemarin, tidak ada tanda-tanda pengumuman penetapan pimpinan korps adhyaksa. Tedjo mengakui, Jokowi masih membutuhkan waktu untuk menentukan pengganti Basrief Arief tersebut. ’’Presiden sangat hati-hati mengangkat Jaksa Agung. Jangan sampai sudah di-declare, orang itu ternyata ada masalah,’’ kata Tedjo saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, kemarin. Tedjo menuturkan, Jokowi ingin memastikan jaksa agung yang dipilihnya memiliki track record atau rekam jejak yang bersih dari korupsi. Untuk itu, Presiden RI ketujuh itu kembali melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan screening terkait rekam jejak para calon Jaksa Agung. Tedjo pun memastikan Jokowi telah menyerahkan nama-nama calon jaksa agung tersebut pada pihak KPK. ’’Oh sudah (diserahkan ke KPK). Ya karena semuanya itu adalah komitmen Presiden. Jadi beliau ingin clear semuanya,’’ ungkapnya. Ketika ditanya berapa nama yang diserahkan pada KPK, Tedjo mengaku tidak tahu persis jumlahnya. Dia hanya menegaskan nama-nama tersebut sudah di tangan KPK. ’’Saya persisnya nggak tahu, hanya beliau (Jokowi) sudah serahkan,’’ kata politikus partai Nasdem itu. Tedjo menambahkan, di samping KPK, Jokowi juga melibatkan PPATK untuk memastikan para calon jaksa agung tersebut tidak memiliki rekam jejak bermasalah. ’’Pokoknya nanti siapa pun yang akan duduki jabatan di eksekutif, akan diserahkan ke KPK dan PPATK untuk dicek semuanya,’’ tambahnya. Menyoal kemungkinan adanya kekosongan jabatan, Tedjo memastikan bahwa tugas dan fungsi Jaksa Agung masih bisa dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) yakni Wakil Jaksa Agung Andi Nirwanto. Dia memastikan, Andi bisa menjalankan tugas-tugas Jaksa Agung sementara. ’’Selama ini tidak ada masalah, semua berjalan. Karena kan sekarang sudah ada pelaksana tugas kan, jadi bukan berarti stuck kalau posisi itu (jaksa agung) belum diisi,’’ paparnya. Terkait nama-nama calon Jaksa Agung yang tengah menjadi pertimbangan Presiden, Tedjo kembali enggan mengungkapkan. Dia hanya mengatakan para kandidat tersebut tidak jauh berbeda dengan nama-nama yang beredar luas di media massa. Seperti HM Prasetyo, Andi Nirwanto, Mas Achmad Santosa, dan Muhammad Yusuf. ’’Masih saya dengar nama-nama yang ada di media. Dan belum sampai sana (mengerucut satu nama),’’ imbuh Tedjo. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pengumuman siapa yang bakal menduduki posisi Jaksa Agung dan Kepala BIN tidak dalam waktu dekat ini. Pasalnya, masih dalam pembahasan oleh pemerintah. ’’Masih belum. Secepatnya,’’ ujarnya kemarin (8/11) usai rapat koordinasi kwartir daerah gerakan pramuka se-Indonesia di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat. JK mengatakan, setelah muncul satu nama, nantinya akan diserahkan ke presiden. Nantinya presiden yang akan mengumumkan langsung Jaksa Agung dan Kepala BIN. ’’Tunggu saja. Presiden masih ke luar negeri,’’ jelasnya. Menurut JK, ada beberapa persyaratan bagi calon Jaksa Agung dan Kepala BIN. Yakni cerdas, tegas, berani, jujur, serta berintegritas. ’’Semuanya itu harus dimiliki calon Jaksa Agung dan Kepala BIN,’’ ucapnya. Pihaknya juga tidak memper­masalahkan latar belakang dua calon pejabat tinggi negara itu. Asalkan mereka bisa bekerja dengan baik dan ahli dalam bidangnya. ’’Dari mana saja boleh. Dari dalam atau luar parpol tidak apa-apa. Asal dia memang berkompeten,’’ ucap Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. Terpisah, Ketua PPATK M Yusuf yang juga namanya digadang-gadang masuk bursa Jaksa Agung mengaku belum mengetahui apakah daftar nama calon jaksa agung sudah sampai ke instansinya. ’’Sampai hari Kamis belum ada,’’ ujar Yusuf melalui sambungan telepon. Dia juga mengaku belum ada yang menghubungi terkait namanya yang disebut masuk bursa Jaksa Agung. Sementara Wakil Ketua PPATK Agus Santoso juga mengatakan belum ada daftar nama yang masuk ke instansinya. Namun PPATK berharap proses pemilihan Jaksa Agung dan pejabat tinggi lainnya juga dilakukan seperti seleksi menteri. ’’Intinya siap melaksanakan tugas. Kami juga mendorong agar proses seleksi pejabat tinggi lainnya seperti saat pemiliha menteri kemarin,’’ ujar Agus. Dalam penelusuran rekam jejak calon menteri kemarin, PPATK bukan hanya menelusuri profil nama yang diajukan saja. Namun lembaga itu juga menelusuri sampai ke keluarga calon menteri. (ken/aph/gun/dim)