Petinggi Daerah Rapat Darurat

Soal Isu Bupati dan Wabup Tidak Harmonis KUNINGAN – Para petinggi daerah mulai dari bupati, wabup dan sekda langsung menggelar rapat darurat, kemarin (11/11). Mereka membahas soal santernya isu ketidakharmonisan yang terjadi di gedung putih. Pantauan Radar di pendopo kemarin, para petinggi daerah melangsungkan rapat. Rapat tersebut dihadiri langsung Bupati Hj Utje Ch Suganda MAP, Wabup H Acep Purnama MH dan Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi. Bahkan hadir pula para camat se-Kuningan. Namun hasilnya belum diketahui secara pasti pertemuan tersebut. Kabag Humas Setda, Asep Budi Setiawan sendiri saat dikonfirmasi membantah jika itu merupakan rapat darurat. Dia menjelaskan, terdapat dua agenda rapat pada hari yang bersamaan. “Rapat pertama membahas soal UU Desa yang diikuti para camat dengan leading sector BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Sedangkan rapat kedua merapatkan hal-hal yang berkaitan dengan raperda,” terang Asep. Soal isu ketidakharmonisan dan kubu-kubuan di kalangan birokrat Kuningan, Asep enggan untuk menanggapinya. Begitu pula soal usulan untuk membubarkan Uhas Center. Sama halnya dengan Dadang Suhendar selaku Sekretaris Uhas Center. Dia tidak mau mengomentari apa yang diungkapkan Abdul Haris SH. “Wios lah moal dikomen. Saya sih cuma minta jangan lagi diangkat masalah itu mah,” jawab Dadang yang disampaikan via pesan pendek. Pihak lain yang terlibat dalam Uhas Center pun enggan untuk menanggapi pernyataan Abdul Haris. Dr Ukas Suharfaputra MP, misalnya, birokrat yang menjabat Kadishutbun itu mengaku belum membaca koran. “Saya belum baca,” kata Ukas. Terpisah, Ketua LSM Kampak, Fri Maladi, turut memperkuat apa yang telah dilontarkan Abdul Haris SH. Dia sepakat terhadap isu terbelahnya “gedung putih.” Sebab, sebagai bagian dari rakyat Kuningan dirinya tidak merasakan adanya kemajuan di Kuningan. “Kami tidak merasakan adanya kemajuan. Pasti salah satu penyebabnya, ada tarik-menarik kepentingan di antara dua kubu yang ada. Nyata tur karasa oleh saya kok sudah satu tahun ini,” ketus Maladi. Tarik-menarik kepentingan tersebut, menurut Maladi, kemungkinan besar akibat adanya perebutan “roti” kekuasaan. Kepentingan itulah yang menurut Maladi membuat mereka kurang memikirkan rakyat. Justru malah hanya memikirkan mereka sendiri. “Yang dipikirkan itu ya kepentingan mereka sendiri. Akhirnya semua proyek siapa sih yang megang? Cara lelangnya pun seperti apa sih? Saya kira bukan rahasia lagi,” kata dia tanpa menyebutkan nama orang ataupun perusahaan. Soal Uhas Center, Maladi mengatakan, bisa jadi terlibat. Karena mereka selaku timses saat pilkada dipastikan menerima janji-janji dari kandidat waktu itu. Mereka pun bukan tanpa modal dan perjuangan dalam memenangkan jagoannya. “Wajar kalau mereka menagih janji. Apa pun caranya yang penting modal balik, untung dapat. Saya kira gak ada istilah ibadah dalam hal ini,” ucapnya. (ded)