Ancam Coret Program Pemberdayaan Desa

FPDIP Minta SKPD Penuhi Lima Indikator Kinerja SUMBER - Fraksi PDI Per­­juangan (FPDIP) DPRD Kabu­paten Cirebon mengancam akan mencoret sejumlah prog­ram pemberdayaan desa. Jika dalam penerapan program tersebut tidak memiliki 5 indikator kinerja yakni input, output, outcome, benefit dan impact. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bejo Kasiyono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Cirebon yang memasukkan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam RAPBD tahun 2015. Sebab, program pembangunan yang dilakukan berbasis pedesaan, sehingga menyentuh masyarakat secara langsung. Diharapkan, program ini menjadi media percepatan pembangunan desa, sekaligus mengurangi disparitas antara pedesaan dan perkotaan. “Dengan demikian, arus urbanisasi dan dampak negatifnya bisa eliminir,” ucapnya. Tapi jika dalam pembahasan RAPBD tahun 2015 nanti, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mampu menjelaskan 5 indikator (kinerja, yakni input, output, outcome, benefit dan impact) dalam program tersebut. Maka, Fraksi PDI Perjuangan akan mempertimbangkan untuk dihapus saja, apalagi jika mekanisme dan sistem penerapannya juga tidak jelas. “Kami berpendapat, pemberdayaan rakyat desa itu penting dan relevan dengan persoalan Kabupaten Cirebon saat ini. Oleh Karena itu, kami minta regulasi program tersebut dibuat secara jelas dan akuntabel,” tegasnya. Dijelaskan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, program semacam ini tidak jelas indikator kinerja dan sasarannya. Ditambah lagi, program akan semakin kacau jika mekanisme dan sistemnya tidak transparan dan akuntabel. Sehingga, yang terjadi hanya penyerapannya saja, sementara outputnya tidak berdampak apa-apa. “Pengalaman yang lalu, digulirkan program permodalan usaha kecil Kelompok Usaha Bersama (KUBE), niatnya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan model permodalan bergulir. Sekian tahun bergulir, tapi pihak eksekutif selalu sulit mengungkapkan data kepada kami (DPRD) sudah berapa persen program ini terserah oleh masyarakat dan tingkat keberhasilannya sejauhmana,” jelasnya. Pihaknya ingin, program semacam ini tidak hanya menjadi pemenuh janji politik dan penguat citra kepada masyarakat semata. Tapi, harus benar-benar direalisasikan sesuai dengan target yang dicanangkan. “Program pemberdayaan masyarakat ini jangan dijadikan ajang memperdaya masyarakat,” pungkasnya. (jun)