Wantim Kawal Agenda Rapimnas

Agenda Terkait Munas Tidak Boleh Dibahas di Rapimnas JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya di Jogjakarta menjadi isu sensitif, mengingat pelaksanaannya digunakan sebagai persiapan digelarnya Musyawarah Nasional ke-IX partai berlambang beringin itu. Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar menyatakan siap mengawal penuh seluruh agenda Rapimnas, untuk menghindari diselundupkannya agenda Munas di dalamnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Wantim Partai Golkar Akbar Tanjung dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin (15/11). Akbar menyatakan, agenda yang dibahas di Rapimnas harus dibedakan dengan agenda Munas, mengingat dua forum itu memiliki tingkatan yang berbeda. Munas merupakan forum tertinggi Partai Golkar yang digunakan sebagai ajang pertanggungjawaban ketua umum partai, serta suksesi kepemimpinan setiap lima tahun sekali. Sementara Rapimnas merupakan forum tahunan Partai Golkar, yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan persiapan kinerja tahunan partai. “Agenda di luar Rapimnas tidak akan dibahas. Karena itulah, saya akan datang dan mengawasi betul prosesnya,” kata Akbar. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, para peserta Rapimnas juga harus memahami perbedaan itu. Karena itulah, forum pada 18-19 November itu diminta untuk tidak mengusulkan agenda pertanggungjawaban Ketum dan DPP, termasuk agenda perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. “Pemilihan Ketum Baru akan tetap dilaksanakan di Munas. Karena itu tidak relevan (memaksakan agenda Munas),” ujarnya. Setidaknya ada lima agenda yang biasanya masuk dalam Munas Partai Golkar. Munas Partai Golkar selalu diawali dengan agenda pertanggung­jawabana DPP dan Ketum, proses suksesi dengan pemaparan program lima tahun mendatang, pemilihan Ketum Partai Golkar, perubahan AD/ART Partai Golkar, dan respons isu politik. Pada rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar Kamis (13/11) lalu, disepakati sejumlah agenda yang tidak menyentuh materi Munas. Namun, sempat terjadi pembahasan di pleno, terkait syarat 30 persen dukungan pemilik hak suara, menjadi salah satu aturan dalam pencalonan ketua umum dalam Munas. Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, meski materi Munas tidak disentuh, forum Rapimnas nampaknya akan menyerempet sedikit membahas isu Munas. Menurut Ical, pokok pikiran Munas yang menjadi ajang penentuan Ketum Golkar akan tetap dibahas di Rapimnas. “Ada pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan dalam Rapimnas nanti untuk kepentingan Munas. Ini masuk dalam acara Rapimnas,” katanya di sela-sela perayaan hari ulang tahunnya ke 68 di kantor DPP Partai Golkar. Ical menyatakan, selain membahas isu Munas, Rapimnas juga akan membahas isu terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu isu mencuat yang akan dibahas di Rapimnas adalah rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Ada kabar kenaikan harga BBM, sementara harga minyak mentah saat ini menurun,” ujarnya. (bay)