Tidak Ada Pencaplokan

JAKARTA - Pihak Malaysia dan Indonesia benar-benar tidak ingin kisruh perbatasan di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berkepanjangan. Kemarin (17/10) Menteri Dato Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi datang ke Jakarta memaparkan kegelisahannya terhadap polemik perbatasan tersebut. Dia meminta, polemik perbatasan ini tidak diseret ke dunia politik. Ahmad memaparkan, hingga saat ini dia mengamati persoalan kisruh perbatasan hanya ramai di Indonesia saja. “Di Malaysia saya tidak dengar beritanya. Kami juga tidak ada pembahasan khusus terkait perbatasan itu,” katanya. Ahmad menjelaskan, persoalan tapal perbatasan Indonesia-Malaysia sudah selesai berdasarkan MoU 1978. Berdasarkan MoU tersebut, tapal per­batasan sepanjang 1.600 km di pulau Kalimantan sudah diten­tukan patok batasnya. Garis per­batasan ini membentang di Sera­wak, Kalimantan, dan Sabah. Dalam kesempatan kemarin, Ahmad juga mewanti-wanti kedua belah negara supaya tidak membawa urusan perbata­san ini ke meja politik. “Akan semakin meruwetkan pikiran rakyat,” ujar menteri yang beris­tri warga Ponorogo itu. Ah­mad mengatakan, kedua belah negara memiliki sistem poli­tik yang berbeda. Termasuk ten­tang upaya me-rativikasi MoU 1978. Terkait kabar ada tentara diraja Malaysia yang masuk Indonesia, Ahmad menjawab dengan nada bercanda. “Ada (tentara Malaysia masuk, red). Tapi untuk makan saja,” katanya. Dia mengatakan, urusan peningkatan landasan perbatasan dari yang saat ini masih sebatas MoU, tidak perlu dibawa hingga ke meja internasional. “Cukup diselesaikan dengan diplomasi dua negara (Indonesia dan Malaysia, red),” sambung Ahmad. Santernya pemberitaan penye­robotan hingga membeng­kokkan garis batas perbatasan, diharapkan Ahmad bisa semakin mereda. Dia tidak ingin hu­bungan Indonesia dan Malaysia yang sudah membaik ini, memburuk gara-gara kabar yang kurang akurat. Dia bahkan menilai, orang yang menyebut telah terjadi pergeseran patok di kawasan Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu belum melihat lokasi perbatasan tersebut. Anggota Komisi II DPR Rama­dhan Pohan yang mendampingi Menteri Pertahanan Malaysia mengatakan, dirinya dan beberapa anggota Komisi II pada Jumat hingga Minggu lalu (14-16/10), mengunjungi perbatasan Indonesia-Malaysia di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu. “Setelah kami kesana, tidak ada perubahan patok perbatasan. Termasuk patok A53 dan A54 posisinya tidak berubah,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu. Selebihnya, Ramadhan menilai jika persoalan yang mendesak untuk diselesiakan Indonesia di kawasan perbatasan adalah kondisi infrastruktur yang terbengkalai. Dia menuturkan, sempat berbincang dengan salah satu perempuan warga Dusun Camar Bulan. Ramadhan sempat terenyuh ketika mendapat kabar banyak warga setempat yang terpaksa melahirkan di atas sampan. “Sulit mencari puskesmas atau klinik bersalin. Kalau ada jauh dan harus ditempuh dengan sampan,” katanya. Sementara itu, terkait tudingan Malaysia sudah membangun resort atau hotel di kawasan Tanjung Datu, Ramadhan tidak menyangkalnya. Namun, dia menegaskan Malaysia memba­ngun sarana wisata itu di wilayah Tanjung Datu yang masuk Malay­sia. Dia menuturkan, Tanjung Datu menjadi wilayah bersama Indonesia dengan Malaysia. Pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Tanjung Datu ini masih berlangsung. Ramadhan mengatakan, Indonesia tidak perlu marah kepada Malaysia yang berhasil mengembangkan pariwisata di Tanjung Datu yang masuk wilayah mereka. Sebaliknya, upaya Malaysia itu perlu dicontoh Indonesia. Apalagi, Ramadhan mengatakan kondisi alam di Tanjung Datu sejatinya lebih bagus di wilayah Indonesia. “Pemandangan sunset di Tanjung Datu wilayah Indonesia lebih bagus,” kata dia. (wan)