Pemerintah Selektif soal Permintaan Otsus

JAKARTA - Fasilitas lebih untuk daerah otonomi khusus (Otsus) membuat sejumlah daerah mulai tertarik. Salah satunya, Provinsi Bali yang sempat meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan Bali sebagai otsus. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan selektif dalam memfilter permintaan tersebut. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri Djohermansyah Johan menjelaskan, otsus memiliki kewenangan yang extraordinary, baik dalam bagi hasil pendapatan dan kebijakan lainya. ”Karena itu, untuk otsus pemerintah juga sangat tegas dan selektif,” terangnya. Ada berbagai pertimbangan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi otsus, di antaranya faktor sejarah, budaya, dan bahkan adanya konflik antaradaerah dengan pusat. Akhirnya, diberikan kewenangan tambahan dalam bentuk otsus itu. ”Untuk Bali, perlu untuk dikaji terlebih dahulu,” paparnya. Kemungkinan, Bali merasa bagi hasil pendapatan dari pariwisata terlalu banyak diambil pusat. Jika, seperti itu yang diminta, kemungkinan bisa ditempuh otsus plus. ”Andalannya memang pariwisata, tapi belum tahu pasti otsus yang diinginkan Bali,” ujarnya. Namun, tidak bisa dipastikan apakah otsus itu akan diterima, seperti halnya Provinsi Riau. Sudah bertahun-tahun, salah satu provinsi di Pulau Sumatera itu meminta otsus. Namun, hingga saat ini belum dikabulkan. ”Semua bergantung dari berbagai pertimbangan itulah,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otononi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan, Bali memang memiliki karakter khusus soal budaya dan pariwisatanya. Namun, apakah harus diberi label otsus, tentu harus dimatangkan. ”Kemungkinan besar akan jauh lebih baik kalau otonomi penuh, tapi hanya dalam dua bidang. Yakni, Budaya dan pariwisata. Kalau seperti ini tentu akan lebih spesifik,” terangnya dihubungi kemarin. Dengan otonomi penuh kedua bidang ini, tentu Bali akan bisa lebih fokus untuk membenahinya permasalahan yang ada. Untuk merealisasikannya, Bali dan pemerintah pusat harus lebih intens dalam berkomunikasi. ”Biar cepat ada kejelasan,” paparnya. (idr/end)