Mahasiswa Tuntut Cabut Kenaikan Harga BBM

MAJALENGKA – Belasan mahasiswa yang tergabung dari PMII, GMNI, HMI, Pepsi, YLBKM dan BEM/Senat Mahasiswa se-Majalengka melakukan aksi unjuk rasa menuntut mencabut kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Para mahasiswa berorasi di depan SPBU Majalengka kota dan memblokade jalur protokol KH Abdul Halim. Usai berorasi di depan SPBU, para mahasiswa langsung bertolak ke depan gedung DPRD Majalengka serta Pendopo Majalengka. Tidak kunjung ditemui bupati/wakil bupati Majalengka, massa mahasiswa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan karena ingin merangsek masuk menemui orang nomor satu di Majalengka. Dalam orasinya, salah seorang orator dari PMII, Irwan Irwanto mengatakan, kebijakan pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah pusat mengakibatkan kenaikan harga BBM telah menyakiti hati rakyat Indonesia. “Terbukti bahwa rezim baru telah datang tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya yakni sama-sama menyakiti hari rakyat Indonesia. Karena BBM merupakan kebutuhan dasar yang paling urgent bagi rakyat untuk mobilisasi usaha, pertanian, perdagangan dan lain. Kini setelah harga BBM naik, sejumlah bahan-bahan pokok juga ikut naik, termasuk ongkos naik angkot dan lain sebagainya,” ungkapnya. Koordinator lainnya Pupung mengatakan, pemerintah dinilai salah sasaran dengan bersikeras menaikkan harga BBM. Hal ini menunjukkan pemerintah terkesan ceroboh karena mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Pemerintah dinilai telah mengambil kebijakan yang terlalu instans dengan cara membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM. Padahal jika pemerintah cerdas, tegasnya tidak harus mencabut subsidi di waktu yang tidak tepat ini. Solusi alternatif menanggulangi persoalan ini bisa dengan optimalisasi pengelolaan pajak negara dan memberantas mafia migas. Bukan malah menjadi pahlawan kesiangan dengan program kartu sakti, padahal anggarannya dari rakyat melalui harga BBM yang dinaikkan. “Sementara harga minyak dunia turun. Kebijakan yang terkesan dipaksakan ini karena pemerintah sudah menyiapkan penangkal untuk rakyat miskin dengan KIS, KIP, KKS (kartu sakti). Program kartu-kartu tersebut tidak lain adalah cara pemerintah mendidik rakyat menjadi pengemis,” tegasnya. Gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa ini menutut agar pemerintahan Jokowi-JK mencabut kembali kebijakan kenaikan harga BBM. Jokowi-JK diminta agar mengoptimalkan pengelolaan pajak negara, Jokowi-JK harus secara tegas untuk memberantas mafia migas, batalkan rencana program kartu sakti program Jokowi-JK karena  bukan solusi, dan menuntut biaya kesehatan murah bagi masyarakat Majalengka. Selanjutnya Pemda Majalengka harus menciptakan program pengembangan UKM dan ekonomi produktif. Akhirnya massa mulai menyurutkan orasinya setelah Wakil Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd berupaya menemui mahasiswa. Menurut wabup, keputusan kenaikan harga BBM merupakan mekanisme kebijakan pemerintahan pusat. Reaksi ini tentunya bukan hanya terjadi di Majalengka, melainkan sejumlah daerah lain setelah pemerintah yang sekarang menaikkan harga BBM bersubsidi. Dampaknya jelas akan ke mana-mana. Opsi menaikan harga BBM, kata wabup, pemerintah pusat mengantisipasi mempengaruhi kepada perekonomian masyarakat. Namun demikian, belum ada juknis dari pemerintah pusat tentang langkah tindak lanjut kenaikan BBM bagi Pemda Majalengka khususnya. “Kenaikan BBM bukan hanya menutup defisit te­ta­pi akan dialihkan kepa­da sektor produktif. Pe­me­rintah daerah sangat me­ma­hami kalau mahasiswa ingin menolak secara bersama. Namun, posisi sebagai sistem tugas kami yaitu akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Kami akan berupaya agar pemerintah pusat menghendaki untuk mencabut karena kami (pemda) tidak bisa memutuskan,” jelasnya. (ono)