Disdik Ingin Buka Rekrutmen Guru PNS

Jika Pemerintah Pusat Setuju, Solusi Atasi Kekurangan Guru SUMBER - Terkait kekurangan guru SD khususnya di Kecamatan Mundu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menginginkan bisa merekrut guru PNS, jika pemerintah pusat mengabulkan. Disdik pun mengakui anggaran khusus untuk guru honorer yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sulit terwujud, mengingat APBD Kabupaten Cirebon tidak mencukupi. “Ya untuk mengatasi kekurangan guru di Kabupaten Cirebon kita lebih ingin untuk merekrut guru PNS,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Drs Erus Rusmana MSi kepada Radar. Menurut pria yang akrab disapa Iyus, apabila merekrut guru honorer untuk mengatasi kekurangan guru di Kabupaten Cirebon akan sulit. Karena guru honorer pembiayaannya dari dana BOS, sedangkan dana BOS itu terbatas dan tidak bisa semuanya dana BOS digunakan untuk pembiayaan guru honorer. “Ketentuannya kan hanya 20 persen dari jumlah dana BOS yang boleh dipergunakan untuk pembiayaan guru honorer,” paparnya. Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah pusat bisa melakukan perekrutan guru PNS. “Karena ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Makanya kami sangat berharap agar pemerintah pusat bisa membuka rekrutmen guru PNS,” tuturnya. Terkait dengan permintaan sejumlah kepala K3S yang menginginkan agar ada anggaran khusus dari APBD untuk pembiayaan guru honorer, ia mengakui hal tersebut akan sulit terealisasi. “Kalau anggaran khusus dari APBD itu kelihatannya susah, karena selain APBD kita minim juga anggaran pendidikan dalam APBD itu menduduki peringkat pertama. 40 persen dari jumlah APBD itu adalah sektor pendidikan, sehingga kalau pendidikan tambah lagi maka tentunya kasihan sektor lainnya. Belum lagi dari 17 ribu PNS di Kabupaten Cirebon, nah 12 ribunya itu adalah PNS sektor pendidikan,” jelas Iyus. Diberitakan sebelumnya Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kecamatan Mundu Syaeful Hayyat mengatakan rekrutmen guru PNS wewenang pemerintah pusat, namun Pemkab harus mensiasatinya yaitu merekrut lebih banyak lagi guru honorer. “Ya kalau memang pengangkatan guru PNS itu adalah wewenang pemerintah pusat. Tentu daerah (Pemkab Cirebon ‘red) jangan tinggal diam dengan kondisi kekurangan guru seperti ini. Kan ada solusi misalkan merekrut guru honorer yang banyak,” ujarnya. (den)