Belanja Urusan Berkurang Drastis

KUNINGAN – Jelang akhir tahun yang kurang dari dua bulan lagi, Pemkab Kuningan mulai mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 ke lembaga wakil rakyat daerah. Nota pengantar RAPBD 2015 diajukan setelah proses pembahasaan di internal ekskutif rampung. Kemarin (21/11), Bupati Hj Utje Ch Suganda MAP menyampaikan langsung nota pengantar di dalam paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Dengan suara khasnya, bupati menjelaskan, saat ini kemampuan keuangan daerah masih mengandalkan sumber penerimaan dari dana perimbangan terutama dari dana alokasi umum (DAU) yang kontribusinya pada RAPBD 2015 mencapai 56,03 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah kontribusi baru mencapai 10,39 persen. Sehingga ketimpangannya sangat jauh, dan memerlukan pemikiran yang komprehensif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini, kata Utje, tentunya sebagai bahan pemikiran bersama dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi mulai 2014 pajak bumi dan bangunan pengelolaannya sudah di tingkat kabupaten. Ke depan penerimaan PBB ini diharapkan dapat mendominasi dari penerimaan sumber pendapatan daerah yang lainnya. “Karena pengelolaannya diserahkan ke daerah, maka sector PBB menjadi primadona dalam meningkatkan PAD. Untuk pemerintah akan optimal dalam menggenjot PBB,” kata bupati. Dari sisi belanja daerah, Utje menyebutkan, pada RAPBD 2015 anggaran belanja langsung yang teralokasikan dalam program dan kegiatan masih relatif kecil. Karena yang menjadi beban cukup besar dalam tahun anggaran 2015, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung, terutama untuk pembayaran gaji PNS. Lalu dianggarkannya gaji CPNS kategori 2 dan pembayaran cicilan iuran askes. Termasuk juga menyediakan anggaran bagi desa-desa yang nilainya sangat fantastis. Kondisi ini tentu saja membuat pembangunan fisik yang dikerjakan akan berkurang drastis. “Pemkab dan pemkot juga sekarang diwajibkan menganggarkan alokasi dana desa (ADD) sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6/2014 tentang desa yang dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokas khusus (DAK). Ketentuan ini harus dilaksanakan pemerintah daerah di tahun mendatang,” jelas Utje Perbandingan belanja tidak langsung dan belanja langsung pada APBD induk tahun anggaran 2014 untuk persentasenya 65,45 persen berbanding 34,55 persen. Namun setelah perubahan, persentasenya menjadi 61,51 persen berbanding 38,49 persen. Hal ini karena dianggarkannya dana sertifikasi guru dalam perubahan RAPBD. Utje juga memaparkan, dalam perangkaan RAPBD 2015, porsi perbandingan sementara menunjukkan belanja tidak langsung 76,56 persen dan belanja langsung 23,44 persen. “Besarnya porsi belanja tidak langsung karena pagu anggaran sertifikasi guru pada saat ini sudah definitif dan dialokasikan anggaran untuk ADD yang bersumber dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sedangkan untuk belanja langsung diharapkan adanya penambahan dalam perjalanan APBD tahun anggaran 2015 dari bantuan keuangan provinsi dan pusat sebagai wujud dari keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Utje. Menurut bupati yang pernah mendapat Kartini Award dari Harian Umum Radar Cirebon tersbeut, pada tahun 2015 nanti, pemerintah daerah menerima pagu anggaran untuk bidang pembangunan yang bersumber dari DAK. Meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan dan transportasi. Dalam pelaksanaan kegiatan DAK sama seperti tahun-tahun lalu, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan dana sharing berupa dana pendamping sebesar 10 persen dan dana penunjang sebesar 2 persen. “Dengan adanya dana pendamping tersebut, kami akan berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dalam menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 mendatang. Khususnya dalam upaya peningkatan IPM di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya. (ags)