Tuntut Pencabutan Kenaikan Harga BBM

CIREBON - Ratusan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon memblokade jalan sebagai bentuk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kemarin. Aksi sendiri dimulai dengan konvoi bermotor dari Jalan Perjuangan hingga Jalan Brigjend Dharsono Kedawung Cirebon. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi. Sokid, Aktivis HMI Cirebon mengatakan, HMI telah mencanangkan gerakan nasional untuk rakyat menolak kenaikan BBM. Dirinya kecewa atas kebijakan pemerintah Jokowi JK Menaikan BBM. Apalagi langkah ini tidak dirundingkan dulu dengan wakil rakyat. Menurut dia, kebijakan pemerintah baru Jokowi-JK dirasa tidak sejalan dengan harapan rakyat dan janji Jokowi pada masa kampanye. “HMI dari Aceh hingga Papua, menolak kenaikan BBM, karena tidak sesuai UU APBN P yang telah ditetapkan,” tandasnya. Untuk itu, pihaknya mendesak Presiden Jokowi segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Pihaknya juga menuntut Presiden Jokowi untuk berani memberantas mafia Migas yang selama ini menguasai jalur perdagangan Migas di Indonesia, sehingga membuat rakyat sengsara. Di lain sisi, lanjut Sokid, HMI mengutuk tindakan represif aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam setiap pengamanan aksi mahasiswa. “Kami juga mengutuk aksi aparat yang selalu represif dalam mengamankan aksi mahasiswa,” cetusnya. HMI, kata dia, berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat. “Kami harap pemerintah sadar, kebijakan kenaikan BBM ini membuat rakyat sengsara. Kalau ini tidak didengarkan, kami akan kembali melakukan aksi, kita buktikan kekuatan rakyat,” sebutnya. Di lain sisi, Tumpas, salah se­orang ma­hasiwa menilai pre­si­den Jokowi sudah tidak ber­ko­­­mitmen lagi atas janji-janji kam­panye di­rinya yang tidak akan me­­naik­an harga BBM. Ke­naik­an harga BBM di Indo­­ne­s­ia juga terasa aneh, di te­ngah tu­­­runnya har­ga minyak dunia. “Apakah kemarin hanya pencitraan saja, baru awal memimpin sudah tidak komitmen dengan rakyat,” tukasnya. Tak hanya menuntut pencabutan kenaikan BBM. Para mahasiswa juga meneriakkan agar Presiden Jokowi mundur. Aksi yang mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian ini sempat membuat lalu lintas di jalur pantura Kedawung lumpuh. Bahkan di tengah aksi salah seorang sopir angkot kesal lantaran pemblokiran jalan tersebut, membuat dia harus jalan berputar. Supriayadi, sopir angkot GP mengakui, dengan adanya kenaikan harga BBM saja membuatnya pusing. Ditambah lagi ada blokade jalan, membuatnya tambah pusing. “Saya ini mau kejar setoran, kalau diblokade kan jadi terganggu, tadi sudah puter-puter tapi tetap saja macet,” ujarnya. Selain HMI, puluhan massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia Kota Cirebon juga turun ke jalan menyuarakan penolakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Massa berorasi dan berjalan kaki dari Masjid Raya At-Taqwa menuju gedung DPRD Kota Cirebon. Setibanya di gedung DPRD, mereka menyampaikan unek-unek secara langsung kepada para wakil rakyat. Pengunjukrasa ditemui H Sumardi, Jafarudin dan Budi Gunawan. Salah seorang perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia, Arif Rahman Hakim menilai, kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan yang menzalimi dan mengkhianati masyarakat. Karena harga BBM ini akan menyebabkan kenaikan harga sembako dan kebutuhan lainnya. Sementara, hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami seluruh rakyat. “Hasil Sensus Ekonomi Nasional tahun 2010 menunjukkan bahwa pengguna BBM, 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah, 6 persen menengah atas dan hanya 2 persen orang kaya,” jelasnya. Dari data di atas, kata dia, sudah terlihat jelas bahwa kenaikan BBM akan memukul rakyat banyak. Pemberian dana sebagai perlindungan sosial melalui sejumlah kartu, lanjut Arif, tidak akan bisa mengurangi penderitaan rakyat. “Yang terkena dampak bukan mereka yang menerima kartu saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon H Sumardi mengaku menolak kenaikan harga BBM. Aspirasi yang disampaikan HTI, kata Sumardi akan ditampungnya dan ditindaklanjuti. “Kalau bicara soal BBM, saya juga orang yang menolak kenaikan BBM,” tukasnya. MINTA PERHATIAN PEMERINTAH Terpisah, Gabungan Persatuan Sopir Seluruh Indonesia (Gaperssi) Kota Cirebon meminta pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan sopir angkutan. “Setelah kenaikan BBM ini, kita akan desak pemerintah supaya para sopir bisa menikmati jaminan sosial, kesehatan dan kesejahteraan yang jelas,” ungkap Ketua Gabungan Persatuan Sopir Seluruh Indonesia (Gaperssi) Kota Cirebon, H Wisnu S Soedibyo SH kepada Radar, kemarin. Pihaknya juga menyarankan agar para sopir tidak melakukan aksi mogok. Wisnu mengatakan, Gaperssi tidak bersedia dikomandoi Organda. Hal ini karena Organda berisi pengusaha-pengusaha tranportasi. Dikatakan dia, kenaikan tarif angkutan 10 persen oleh pemerintah saat ini dinilai sudah wajar. Sehingga, usulan Organda menaikkan tarif 30 % dinilai memberatkan masyarakat. “Saya kira 10 persen sudah sangat wajar, kita tidak ingin dikomandoi oleh Organda, karena mereka juga punya kepentingan,” ujarnya. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah lebih giat lagi mengawasi penggunaan BBM subsidi. Untuk itu, Gaperssi akan terus mengawasi di setiap SPBU. “Kita sudah instruksikan kepada para sopir. Kalau ada mobil pribadi mewah yang masih menggunakan BBM subsidi wajib ditindak dan dilaporkan,” tukasnya. (jml/kmg)