Tekankan Efisiensi Anggaran

Soal Pembangunan Gedung Baru DPRD, Masih Tunggu DED KEJAKSAN- Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon terus menggeber pembahasan RAPBD 2015. Mereka melakukan rapat komisi terkait untuk merampungkan pembahasan. Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno menyampaikan hasil rapat tersebut sebagai bahan untuk pembahasan RABD 215 dalam rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon. Dewan, kata Edi, menekankan mengenai pendapatan daerah yang harus ditingkatkan, efesiensi belanja, dan juga besaran pem­biaya­an atau anggaran silpa yang ditetapkan. “Jumat mudah-mudahan sudah selesai semua pembahasan, setelah itu hari senin mudah-mudahan sudah bisa menggelar paripurna RAPBD 2015,” sebutnya kepada Radar. Diakuinya pembahasan RKA SKPD sudah selesai dilakukan oleh masing-masing Komisi bersama mitra kerja. “Memang ada yang harus diulang, tapi itu semua sudah selesai kemarin,” tukasnya. Pihaknya juga meminta kepada sejumlah Perusahaan Daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan ke kas daerah. Untuk hal ini, Edi mengaku sudah melakukan penekanan kepada PD agar tidak meminta tambahan modal sebelum bisa meningkatkan pendapatan. “Prioritas kita ingin tingkatkan pendapatan, untuk itu kami belum setujui penambahan modal bagi PD-PD, sebelum ada peningkatan pendapatan,” ujarnya. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan efesiensi belanja, terutama dalam belanja-belanja atau program yang tidak produktif. Hal ini kata Edi, sesuaikan dengn visi misi walikota. “Kita akan tekankan efesiensi, belanja-belanja tidak produktif akan didelet atau dikurangi nilainya,” ujarnya. Untuk efesiensi belanja, Edi menegaskan akan memangkas anggaran rapat di hotel. “Rapat semua sepakat di gedung pemerintah dan di gedung dewan. kecuali karena ada sesuatu hal, ini sebagai efesiensi anggaran kita optimalkan rapat di gedung dewan saja,” ujarnya. Tak hanya itu, mengenai gedung dewan Edi juga mengaku akan mengkaji kembali. Dewan bukan berarti tidak setuju atas adanya rencana gedung baru. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian yang dilakukan. “Kita tidak memperma­salahkan berapa lantai dan anggarannya, tapi mlihat kebutuhan. Ini kan masih tahap DED jadi kita lihat dulu hasil kajiannya. Setelah itu kita ekspose ke media,” sebutnya. Akibat adanya efesiensi ini, sejumlah SKPD bakal terkena imbas. Komisi B dalam RKA SKPD, sudah melakukan pemangkasan program-program yang dianggap tidak produktif. Ketua Komisi B, Didi Sunardi menyebutkan sejumlah program di SKPD mitra kerja Komisi B sudah dilakukan efesiensi. Seperti DPUPESDM, Disperindagkop, DPPKD, dan lainnya. Hanya saja, dia enggan berkometar banyak, karena hal ini masih harus dibahas lagi dalam rapat banggar dan TAPD Kota Cirebon. KOMISI A GALI PERAN KESBANGPOL Komisi A DPRD Kota Cirebon merasa selama ini peranan kantor kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) belum maksimal. Kegiatan kesbangpol dinilai masih monoton. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi A, Dani Mardani. Padahal, kata Dani, peranan kesbangpol bisa lebih besar dari yang diharapkan. Ia berharap kesbangpol bisa menjadi rumah bagi ide-ide berpolitik masyarakat Kota Cirebon. “Kita akan anggarkan Rp200 juta, untuk kesbangpol, bisa meenggelar diskusi politik. Saya ingin kesbangpol bisa menjadi rumah ide-ide berpolitik,” ujarnya saat Rapat Pandangan Komisi mengenai RAPBD 2015, kemarin. Tak hanya itu, Dani juga siap untuk mendukung penambahan personil di Satuan Polisi Pamong Praja. Idealnya personil satpol pp bisa mencapai 200. Alasan ditambahkan personil untuk mendukung satpol pp dalam menegakan peraturan daerah. Dani menganggap sejauh ini kinerja satpol pp sudah bagus dalam menegakan perda miras nol persen. Hanya saja diperlukan tambahan personil. Sementara Komisi C juga menunjukan penambahan anggaran bagi masing-masing SKPD, terutama untuk anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Komisi C menambahkan anggaran untuk meningkatkan peranan kelurahan kecamatan dan masyarakat. Misalkan saja untuk program membina kelurahan ada anggaran Rp37 juta, Pemberdayaan perempuan Rp48 juta, perlindungan terhadap anak Rp100juta. Tak hanya itu, Komisi C juga menganggarkan Rp4 miliar untuk pembangunan fasilitas WC di sekolah. Lainnya, untuk Formi mendapatkan anggaran Rp500 juta dan pengembangan panti jompo Rp200 juta. Berbeda halnya dengan Komisi A dan C yang menambah pagu anggaran di masing-masing SKPD. Komisi B justru benar-benar melakukan efesiensi. Efesiensi ini terlihat dalam pemangkasan pagu anggaran program dinas-dinas, seperti DPUPESDM, DPPKD, Disperindagkop dan lainnya. (jml)