PDIP Legawa Jaksa Agung Politikus Nasdem JAKARTA - Terpilihnya mantan politikus Partai Nasdem H M Prasetyo sebagai Jaksa Agung dinilai sangat berisiko bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika dikaitkan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), penunjukan Prasetyo oleh Jokowi bisa menimbulkan situasi yang berpotensi memecah gabungan partai politik pendukung pemerintah itu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai sudah ada faksi di internal KIH antara kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Nasdem dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “Ke mana Jokowi sekarang? Ada tensinya mendekat ke JK dan Partai Nasdem,” kata Ray. Menurut Ray, posisi JK dan Partai Nasdem terkesan meninggalkan PDIP dan PKB. Jika situasi itu benar, PDIP dan PKB tentu akan kecewa kepada Jokowi. Keretakan bisa saja terjadi di KIH gara-gara konflik kepentingan atas keputusan yang diambil Jokowi. Posisi itu berbahaya bagi Jokowi, yang dalam waktu dekat akan diinterpelasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP) soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “KMP tinggal menunggu Jokowi lengah saat di internal tidak solid. Bahkan, sekarang jauh lebih solid KMP daripada KIH,” ujarnya. Terkait dengan hal tersebut, PDIP memilih berbesar hati atas penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebagian politisi partai berlambang banteng dengan moncong putih itu menyatakan menghormati pilihan tersebut. “PDIP ikhlas jika kader Partai Nasdem seperti Prasetyo dipercaya presiden sebagai jaksa agung,” kata Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah saat dihubungi di Jakarta kemarin (23/11). Meskipun, lanjut dia, tidak sedikit sebenarnya kader PDIP yang punya reputasi bagus di bidang hukum. Dia lalu menyebut nama mantan Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dan mantan Koordinator Tim Hukum Kampanye Nasional Jokowi-JK Henry Yosodiningrat. “Tapi, kami ikhlas dan hargai hak prerogatif presiden,” kata Basarah. Dipilihnya Prasetyo sebagai jaksa agung oleh Presiden Jokowi praktis menambah jumlah kader Nasdem yang memiliki posisi penting atas penunjukan presiden. Sebelumnya ada tiga menteri dari partai yang dikomandani Surya Paloh itu. Yaitu, Menko Polhukam Tedjo Edhy, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Sebagai partai utama koalisi pemerintahan sekaligus partai peraih suara terbesar pada Pemilu 2014, PDIP juga menempatkan empat kadernya di kabinet. Yaitu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga. Di tempat terpisah, politikus PDIP lainnya, Falah Amru, menegaskan bahwa penunjukan Jaksa Agung tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan penjatahan jabatan untuk parpol-parpol pendukung. “Saya kira ini bukan soal itu. Bahwa penunjukan Prasetyo lebih pada komitmennya memberantas korupsi,” kata Falah. Falah menegaskan, meski menjadi hak masyarakat untuk mengkritisi, polemik soal latar belakang parpol yang dimiliki Prasetyo tidak perlu diperpanjang. Dia menunjuk sejumlah mantan jaksa agung yang awalnya juga memiliki latar belakang parpol. Yaitu, Baharuddin Lopa (PPP) dan Marzuki Darusman (Golkar). “Saya pikir tidak ada yang meragukan kalau banyak capaian yang telah mereka lakukan,” tandasnya. (bay/dyn/fat)
Kategori :