JAKARTA - Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golongan Karya untuk menggelar musyawarah nasional (munas) ke-9 di Bandung, Jawa Barat, akhirnya berubah. Forum tertinggi Partai Golkar yang rencananya digelar 30 November-4 Desember itu sangat mungkin pindah dari Bandung ke Nusa Dua, Bali. Ditengarai, perpindahan itu terjadi karena permintaan langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Isu perpindahan lokasi munas tersebut sudah muncul sehari setelah rapimnas Partai Golkar di Jogjakarta ditutup pada Rabu (19/11). Belum ada alasan pasti atas pindahnya lokasi munas tersebut. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, tidak ada alasan politis terkait pemindahan lokasi munas itu. “Ketum (Aburizal Bakrie) memutuskan Bali. Ini pertimbangan teknis untuk kesiapan tempat dan keamanan,” kata Fadel di Jakarta kemarin (23/11). Fadel mengaku sudah melakukan pertemuan dengan seluruh pihak terkait rencana menggelar munas di Bali. Termasuk gubernur dan Kapolda setempat. Semua memastikan kesiapan untuk menjadi tuan rumah munas Partai Golkar sekaligus izin memberikan pengamanan. “Lokasi pelaksanaannya di Bali International Convention Centre, Nusa Dua. Insya Allah akan dibuka 30 November,” ujarnya. Rencana pemindahan lokasi munas itu ternyata belum tersosialisasi ke internal Partai Golkar. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin belum bisa memastikan perubahan itu karena DPP belum menggelar pleno untuk menindaklanjuti hasil rapimnas. “Belum tahu. Pleno DPP baru digelar besok (hari ini, red) jam 3 sore,” kata Nurul. Perubahan lokasi munas itu sebelumnya dipersoalkan kubu yang menolak penetapan munas pada 30 November 2014. Pertimbangannya, DPP belum memiliki persiapan teknis terkait lokasi dan agenda-agenda yang dipersiapkan dalam munas. Terutama dalam hal agenda munas, persiapan DPP boleh dibilang masih nol. Dalam hal agenda pertanggungjawaban DPP periode 2009-2015, belum ada rancangan pembahasan apapun dalam pleno tingkat pusat. Belum lagi terkait kepanitiaan munas. Meski ada kabar dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham bahwa kepanitiaan inti munas akan sama dengan rapimnas VII, mungkin akan ada perlawanan dari kubu yang menolak pencalonan Ical. Rancangan perubahan AD/ART mungkin juga akan menjadi polemik yang nanti muncul dalam pleno DPP. Dari berbagai indikator itu, kubu di luar Ical mungkin bakal mendesak agar jadwal munas diundur. (bay/c10/fat)
Kategori :