Bupati Temui Pimpinan Banggar DPRD

SUMBER– Khawatir proses pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial, bantuan keuangan dan bantuan hibah tahun 2009-2012 berdampak pada proses pembahasan RAPBD Kabupaten Cirebon tahun 2015, Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi, mendadak bertandang ke gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (24/11). Dengan mengenakan seragam linmas, bupati berjalan dari kantornya menuju gedung dewan sekitar pukul 17.00. Sesampainya di depan ruangan ketua DPRD, bupati langsung disambut oleh Sekretaris DPRD Drs H Syamsuri. Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH beserta pimpinan yang lain tengah memimpin rapat badan anggaran. Sambil menunggu pimpinan DPRD, bupati masuk ke ruangan sekretaris DPRD. Selang beberapa menit, ketua DPRD keluar dari ruang pembahasan dan menyambut kedatangan bupati. Menyusul Wakil Ketua DPRD Hj Yuningsih MM, Sunandar Priyowudarmo SE dan terakhir Drs H Subhan. Pertemuan antara bupati dan pimpinan DPRD berlangsung tertutup. Sampai dengan pukul 18.00 mereka berlima masih di dalam ruangan sekretaris DPRD. Baru, pada pukul 18.35, bupati keluar dari ruang pertemuan dan menuju ruangan ketua DPRD untuk salat maghrib. Usai pertemuan, bupati menjelaskan, pertemuan yang berlangsung sebagai wujud koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD. Apalagi, saat ini tengah melakukan pembahasan RAPBD tahun 2015, selalu otoritas pengguna anggaran perlu untuk mengetahui sejauh mana progres dari pembahasan yang saat ini tengah berlangsung. “Saya ingin ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya. Artinya, antara kedua lembaga daerah ini harus ada sinkronisasi dan kesimbangan. Sehingga, dalam pola kepemimpinannya saat ini, keduanya bisa seiring sejalan. “Tidak ada tujuan lain, selain menyeleraskan eksekutif dan legislatif agar dalam pembahasan anggaran ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon,” tegasnya. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH membeberkan bahwa pembahasan anggaran tetap berjalan sesuai dengan jadwal, walau ada sebagian anggota DPRD khususnya anggota banggar yang konsetrasinya terpecah dengan adanya pemeriksaan dari tim Kejaksaan Agung dan BPKP. “Di kami tidak ada masalah, yang penting dari SKPD itu sendiri sejauh mana kesiapannya, karena yang berkepentingan adalah mereka,” bebernya. (jun)