Nasib Kasep Tidak Jelas

Terkait Munculnya KIS dan KIP ala Jokowi INDRAMAYU – Pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Program itu justru menimbulkan pertanyaan bagi Pemkab Indramayu, yang telah lebih dulu meluncurkan program sejenis, yaitu Kartu Sehat dan Pintar (Kasep). Berdasarkan catatan Radar, Pemkab Indramayu telah meluncurkan Kartu Sehat pada 24 Maret 2014 lalu. Sedangkan Presiden Joko Widodo, baru meluncurkan program tersebut pada awal November 2014. “Kami mempertanyakan ba­gaimana kelanjutan warga yang masuk dalam program Kasep, apakah akan dimasukkan ke dalam KIS atau bagaimana? Kami juga telah mengirimkan surat ke pusat untuk mem­pertanyakan masalah ini,” ujar Sekda Kabupaten Indramayu, Ahmad Bahtiar, Selasa (25/11). Bahtiar menyebutkan, sedi­kitnya ada 33.600 warga miskin di Kabupaten Indramayu yang selama ini belum masuk dalam layanan Jamkesmas. Akibatnya, mereka tidak secara otomatis masuk dalam program BPJS kesehatan. Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Indramayu me­ma­sukkan mereka ke dalam laya­nan Jamkesda dan memberikan mereka Kartu Sehat pada Maret 2014. Melalui kartu tersebut, mereka bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Namun, setelah Presiden Joko Widodo meluncurkan KIS, kelanjutan program Kartu Sehat di Indramayu akhirnya menimbulkan pertanyaan. Yakni apakah pemegang Kartu Sehat akan dimasukkan ke dalam KIS atau tetap dalam program Kartu Sehat yang dibiayai oleh pemda. Bahtiar menyatakan, jika me­mang pemegang Kartu Sehat tetap dibiayai pemda, maka pemerintah harus bi­sa memberikan landasan hu­kumnya. Dengan demikian, pro­gram itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, jika pemegang Kartu Sehat akhirnya dimasukkan ke dalam program KIS, maka hal itu harus segera dilakukan. Seperti diketahui, peluncuran Kartu Sehat oleh Pemkab Indra­mayu dipusatkan di Puskesmas Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, Senin 24 Maret 2014 lalu. Kartu Sehat itu merupakan kebijakan Bupati Indramayu untuk membantu masyarakat miskin agar memperoleh jaminan kesehatan. Adapun anggaran untuk program Kartu Sehat itu berasal dari APBD sebesar Rp18,3 miliar. “Dengan Kartu Sehat, warga bisa berobat di delapan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Pemkab Indramayu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr H Dedi Rohendi MARS. Adapun delapan rumah sakit itu yakni RSUD Indramayu, RSUD Pantura MA Sentot, Rumah Sakit Bhayangkara, dan RSUD Gunung Jati Cirebon. Selain itu ada RS Hasan Sadikin Bandung, RS Jiwa Bogor, RS Jiwa Cisarua, dan RS Mata Cicendo. Dedi menjelaskan, tahapan pelaksanaan program Kartu Sehat di Kabupaten Indramayu sebenarnya telah mulai dilak­sanakan sejak Oktober 2013. Yakni dengan melakukan validasi data masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jamkesmas. Data tersebut bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penang­gulangan Kemiskinan (TNP2K). Sedang­kan pencetakan kartu dilakukan akhir Desember 2013. Dedi menambahkan, meski Kartu Sehat baru dibagikan pa­da Maret 2014, namun per 1 Januari 2014 pihaknya su­dah memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin. Pa­salnya, kebutuhan pelayanan kesehatan tidak libur. (oet)