Waswas Jadi Sasaran Kemarahan Warga

Soal Data Penerima PSKS yang Belum Akurat KUNINGAN - Sejumlah pihak yang terlibat dalam penyaluran dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) kini menjadi waswas. Pasalanya, berkaca dari pengalaman penyaluran BLSM yang banyak salah sasaran. Warga yang tidak mendapat kompensasi bisa saja melepaskan kemarahannya dengan mendatangi kantor yang dinilai salah. “Kalau datanya kacau bisa berakibat fatal. Warga yang tidak terdata bisa melakukan berbagai aksi, baik menyerang ke Kantor Pos,  Bank Mandiri, dinsosnaker. Bahkan, bisa saja membakar kantor balai desa. Agar hal ini tidak terjadi, maka data yang diberikan harus benar-benar akurat,” ucap Kadinsosnaker Drs H Dadang Supardan MPd pada acara rapat dengan pihak tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Kantor Pos dan Bank Mandiri di Aula Dinsosnaker, kemarin (26/11). Dengan pertemuan tersebut diharapkan bisa menyesuaikan data, sehingga tidak terjadi protes dari warga ketika dana itu disalurkan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinsosnaker, Endi Susilawandi AKs MSi menambahkan, dengan pertemuan itu khususnya dengan TKSK mengenai pemeriksaan data, terutama penerima BLSM tahap pertama dan kedua. Sebab pada tahap kedua sudah ada perubahan data, di mana banyak RTS (rumah tangga sasaran) yang diganti. “Kami ingin TKSK yang ada di 32 kecamatan melakukan pengecekatan data kembali. Sebab, penerima BLSM sudah pasti penerima PSKS, tinggal menghitungan yang sisanya,” ucap Endi. Pada kesempatan itu pihak pos yang diwakili Satgas PSKS Wendi Nugroho menyebutkan, dari data sementara 108.772 sebanyak 2.956 sudah komplet datanya, tinggal pencairan. Sedangkan sisanya menunggu data lengkap dari pihak Mandiri yang juga hingga saat ini belum lengkap. “Sesuai aturan dana PSKS diupayakan tidak diambil oleh RTS semuanya. Ini untuk mendidik mereka dalam menyimpan uang,” sebut Wendi. Pihak Mandiri yang diwakili Asisten Manager Ela Nurlela membenarkan, hingga saat ini data belum lengkap, sehigga belum bisa dicairkan. Proses pencairan sendiri akan dilakukan di Kantor Pos. Sementara itu, dari keterangan Kordinator TKSK Kabupten Kuningan Juju Junaedi, data untuk penerima PSKS adalah dari TKSK. Ini berdasarkan surat dari Kemensos RI yang sudah kirim. Pihaknya sendiri tidak perlu repot kalau acuannya data BLSM yang jumlahnya 88.379 RTS. Tapi, terkait penambahan data hingga mencapai 108.772 yang silisih angkanya di luar BLSM. Hal tersebut membuat pihaknya mengalami kebingungan. “Kami juga sama bingung seperti yang lainnya. Apalagi sekarang ini harus melakukan kroscek data yang diganti untuk memeriksa, apakah ada yang meninggal atau hilang kartu perlindungan sosialnya,” ucap Juju. Selama ini, kata dia, KPS itu bisa digunakan untuk pencairan BLSM, BSM, dan raskin. Sedangkan PKH (program keluarga harapan) dan BPJS tidak menggunakan kartu, karena mekanismenya berbeda. “Jujur kami juga takut jadi sasaran tembak warga, karena TKSK menjadi ujung tombak dalam pendataan warga miskin di lapangan. Untuk ke depannya kami akan melakukan rapat ketika berhasil mendata warga miskin. Dengan melakukan rapat pihak desa bisa mengganti apabila memang orang tersebut tidak layak, sehingga ketika sudah disetorkan ke TN2PK tidak ada lagi yang komplainn,” jelas Juju. Pantauan Radar, rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB. Banyak TKSK di tiap kecamatan menanyakan masalah data yang dinilai masih membingungkan. “Kalau sudah seperti ini, kami yang dicari warga yang merasa lebih berhak. Padahal kami sudah berjuang semaksimal mungkin,” ucap Aas, TKSK Ciwaru. (mus)