Oknum Wakil Rakyat Mulai Gerilya

Ajukan Usulan Hingga Miliaran Rupiah dalam Pembahasan RAPBD KUNINGAN- Pembahasan RAPBD 2015 yang tengah dilakukan pemerintah dan lembaga wakil rakyat, ditengarai dimanfaatkan oleh oknum wakil rakyat untuk kepentingan pribadi. Caranya, oknum tersebut mendesak eksekutif supaya memasukkan usulan pembangunan di daerah pemilihannya dalam RAPBD 2015. Tidak tanggung-tanggung nilai usulan yang diajukan hingga miliaran rupiah. Padahal pemerintah daerah sendiri tengah kelabakan lantaran anggaran pembangunan harus dilakukan pemangkasan habis-habisan supaya bisa memenuhi amanat Undang-Undang Desa. Modus yang digunakan oknum wakil rakyat itu adalah dengan cara gerilya mendatangi instansi pemerintah. Mereka mengklaim jika anggaran yang diterima instansi tersebut adalah hasil perjuangannya. Padahal anggaran untuk instansi pemerintah biasanya dibahas dan ditentukan oleh tim pengelola anggaran daerah atau TPAD. “Malahan anggota dewan itu nyaris berantem dengan salahsatu kepala dinas. Ya mohon lah agar mereka ditertibkan, dan tidak pongah saat bertemu. Bukannya kepala dinas itu takut terhadap wakil rakyat, tapi risih saja lihatnya,” ujar Soejarwo BA, pemerhati politik. Menurut dia, jika ketua dewan tidak segera menuntaskan masalah ini, akan menimbulkan ketidakharmonisan antara ekskutif dan legislatif. “Oknum anggota dewan itu merasa lebih senior dan lebih superior sehingga mereka menekan dinas atau badan. Ini yang membuat instansi pemerintah kesal karena merasa ditekan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketua dewan harus turun tangan menyelesaikannya. Jangan sampai para kepala dinas apriori terhadap wakil rakyat, akibat ulah oknum itu sendiri,” jelas dia. Sementara sumber Radar di pemerintahan memberi informasi jika ada anggota dewan yang mendesak agar pemerintah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan di dapilnya. Sedikit memaksa, mereka mengajukan usulan pembangunan bagi dapilnya di RAPBD dengan nilai bervariasi. Ada yang Rp4 miliar dan ada juga yang Rp8 miliar. Namun karena anggaran pemerintah sudah terkuras untuk alokasi desa, maka ajuan itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah. Alhasil wakil rakyat tersebut gigit jari. “Mungkin saja saat pileg lalu, mereka (oknum, red) tersebut punya janji kepada konstituennya. Biasanya janji itu berupa pembangunan di wilayahnya. Nah, sekarang mereka ditagih janjinya. Karena itu, mereka kemudian mendesak pemerintah untuk merealisasikan ajuan pembangunannya. Tapi nilai ajuan pembangunan itu terlalu besar, maka tidak direspons pemerintah. Bayangkan, mereka mengajukan ada yang Rp4 miliar dan Rp8 miliar. Apalagi pemerintah sekarang sedang dipusingkan dengan pengalokasian anggaran untuk desa-desa,” jelas sumber itu yang menolak identitasnya disebutkan. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman SSos ketika dikonfirmasi Radar mengaku tidak tahu menahu jika ada anggota dewan yang ‘gerilya’ untuk kepentingan pribadi. Terlebih selama ini dirinya juga disibukan berbagai agenda kedinasan dewan. “Wah saya baru tahu dari media nih. Memangnya ada anggota dewan yang ‘gerilya’? Saya kira kalaupun ada, tidak bisa disamaratakan seluruh anggota dewan. Itu mungkin hanya oknum saja. Tapi saya ucapkan terima kasih atas informasinya,” jawab Rana. Meski begitu, Rana berjanji akan segera melakukan rapat bersama pimpinan dewan lainnya menyikapi masalah tersebut. “Saya akan secepatnya menggelar rapat dengan pimpinan dewan menyikapi hal seperti ini. Sebab citra lembaga wakil rakyat bisa tercoreng kalau ada oknum yang berbuat seperti itu. Beri waktu, akan saya tuntaskan masalah ini. Mungkin saja nanti rapatnya juga melibatkan ketua fraksi. Saya sendiri akan mencari tahu siapa oknum tersebut,” janjinya. (ags)