Efisiensi Anggaran, Bagian Organisasi Workshop ASB

KEDAWUNG– Agar dalam menyusun standar harga belanja sebuah program kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak berdasarkan intuisi yang didominasi unsur subjektivitas, Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan workshop analis standar belanja, Selasa (2/12). Menurut Kabag Organisasi, Drs H Munangwar MSi, untuk mengukur instrumen kewajaran antara beban kerja dan belanja dari sebuah aktivitas kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tentu harus ada sebuah mekanisme yang mampu menyeimbangkan instrumen tersebut. “Analisa yang tajam yang disesuaikan dengan fakta di lapangan, menjadi faktor penentu dalam menyusun rencana anggaran sebuah kegiatan,” tutur Munangwar, kepada Radar. Disampaikannya, permasalahan klasik dalam penyusunan anggaran disebabkan oleh besaran anggaran dipengaruhi oleh siapa yang mengajukan kegiatan dan nama kegiatan, sehingga penyusun anggaran menjadi subyektif. Diperlukan sebuah pelatihan kepada kasubag program di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon agar mereka tahu tentang bagaimana menentukan standar belanja dalam sebuah kegiatan. “Manfaat dari workshop ini, antara lain penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi objektif dan tidak berdasarkan intuisi atau khayalan. Diharapkan anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan program kerja,” ucapnya. Kemudian, manfaat lainnya adalah dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat meminimalisir besarnya pengeluaran yang tidak jelas, sehingga menyebabkan inefisiensi anggaran, penentuan besaran anggaran berdasarkan tolak ukur kerja yang jelas, memiliki argumentasi yang kuat bila dituduh melakukan pemborosan, penyesuaian anggaran bisa lebih tepat waktu. “Analis Standar Belanja (ASB) memberi kepastian terjaganya hubungan antara input dana dan output target kinerja,” bebernya. Diterangkan Munangwar, ada beberapa daerah yang sudah sukses menerapkan ASB ini, seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Jogjakarta, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Salatiga, Wonogiri, Gunungkidul, Bogor dan Pati. “Untuk Kabupaten Cirebon, yang saat ini ASB-nya disusun oleh Bagian Organisasi meliputi, BKPPD, Inspektorat, Bappeda dan Sekretiat Daerah yang menghabiskan waktu sekitar dua bulan,” terangnya. Pihaknya berharap, dengan workshop ini dapat memberikan pemahaman kepada kasubag program dari tiap-tiap SKPD, sehingga mereka dapat menyusun kebutuhan anggaran sebuah kegiatan secara objektif dan menghindari tindakan inefisiensi anggaran. “Ini salah satu upaya kita mereformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (jun)