Pengurus Golkar Berlomba Dapat Pengesahan Munas

JAKARTA - Dua kubu Partai Golkar terus berebut mengesahkan kepengurusan masing-masing. Kemarin (15/12) anggota partai Golkar versi Munas Ancol Agun Gunandjar Sudarsa mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk melengkapi surat pengesahan kepengurusan partai. Sekitar pukul 09.00 Agun sudah datang di Kantor Kemenkum HAM. Setelah menunggu beberapa saat, dia ditemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Mereka menggelar rapat tertutup. Setelah rapat tertutup tersebut, Agun menjelaskan, pihaknya datang untuk melengkapi sejumlah dokumen. Salah satunya, surat permohonan pengesahan kepengurusan. \"Seminggu lalu kami juga datang, tapi surat belum lengkap persyaratannya,\" jelas dia. Yang penting, dalam dokumen tersebut juga ada penjelasan yang membandingkan antara munas di Ancol dan Bali. Dengan begitu, harapannya, Kemenkum HAM bisa mengambil kebijakan yang tepat. \"Semuanya dibandingkan dari personel dan aspek hukumnya. Jadi, Kemenkum HAM bisa mengetahui, pihak mana yang lebih berhak dan sesuai prosedur,\" jelasnya. Lalu, apakah Golkar versi Munas Ancol mendesak agar kepengurusan segera disahkan? Dia mengaku bahwa sama sekali tidak ada desakan dari pihaknya. Kemenkum HAM bisa memegang teguh undang-undang partai serta mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar. \"Tidak mungkin lah kami minta disahkan dalam beberapa hari meski kami ini teman lama. Silakan dinilai, dikaji, dan diteliti semua persyaratan tersebut,\" jelasnya. Soal kemungkinan adanya islah, Agun mengaku bahwa tidak ada opsi untuk islah antara kedua kubu Partai Golkar. Namun, bisa jadi semua bergantung keputusan dari Kemenkum HAM. \"Kalau ada islah, tentu harus ada bentuk kelembagaan yang formal,\" tuturnya. Kalau memang benar Golkar kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) ingin islah, ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni, bubarkan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. \"Yang jelas, dinamika politik seperti apa pun, kami siap menghadapi,\" ujarnya. Syarat lainnya, ada keinginan agar munas kembali digelar secara independen. Tidak mengacu pada Munas Bali atau Munas Ancol. \"Tapi, harus benar-benar dilaksanakan anggota Golkar yang independen,\" tuturnya. Sementara itu, kemarin sore Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar versi Ical (sapaan Aburizal Bakrie), Akbar Tandjung, bertemu salah seorang tokoh senior Golkar, yakni B.J. Habibie. Pertemuan itu dilakukan di kediaman presiden ketiga Indonesia di Patra Kuningan XIII Blok L XV Kavling 5. Keduanya membahas cara menyatukan dua kubu Partai Golkar yang berseteru. Sayang, pertemuan itu berlangsung tertutup. Akbar terlihat datang ke rumah Habibie pukul 16.30. Namun, dia langsung masuk ke rumah. Sekitar pukul 17.30 pertemuan usai. Dalam keterangannya, Akbar mengatakan, itu merupakan pertemuan lanjutan. Sebelumnya dia dan Habibie pernah bertemu, tepatnya pada 28 November. Saat itu mantan ketua umum Golkar tersebut menjelaskan bahwa akan ada munas Golkar pada 30 November. Selain itu, dia mengumumkan, ada perpecahan di dalam tubuh Golkar dengan adanya presidium penyelamat organisasi yang diketuai Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso. \"Saya juga melaporkan bahwa Golkar Agung sudah menggelar munas di Ancol,\" jelasnya. Akbar mengatakan, Habibie amat prihatin dengan kondisi pecahnya partai berlambang beringin itu. Dia tidak memperkirakan kondisi Golkar yang merupakan partai kukuh dan kuat menjadi carut-marut seperti saat ini. Untuk itu, kata Akbar, dalam waktu dekat, Habibie akan berkunjung ke beberapa tokoh senior Golkar. Di dalam pertemuan itu, akan digodok solusi menyatukan Golkar. \"Harapannya rekonsiliasi sehingga Golkar bisa melanjutkan kiprahnya menghadapi agenda organisasi dan politik. Karena 2015 cukup banyak agenda yang diikuti parpol. Seperti pilkada,\" jelasnya. Dalam waktu dekat, Menkum HAM memutuskan kepengurusan Golkar yang sah. Apakah Agung atau Ical. Dia menginginkan Ical yang menjadi pemenang. Menurut dia, pemerintah harus melihat mekanisme sebelum sampai hari H munas. Di antaranya, melihat keputusan rapimnas, AD/ART, serta peserta munas. \"Semua DPD I dan DPD II hadir. Organisasi sayap pun hadir. Kami minta pemerintah netral dalam memutuskan perkara tersebut,\" ucapnya. Di bagian lain, Sekjen Golkar versi Ical, Idrus Marham, yakin Menkum HAM akan memilih Golkar ARB daripada Agung. Sebab, semua persyaratan munas sudah dilakukan. \"Pasti kalau pemerintah yang demokratis mengakui munas yang demokratis,\" ujarnya kemarin (15/12) di gedung DPR. Idrus terlihat percaya diri. Dia bahkan mengatakan sudah mengenal lama Menkum HAM Yasonna. Dengan begitu, dia yakin kemenangan pasti milik Golkar Ical. \"Saya sudah mengenal lama Pak Yasonna sejak duduk bersama di komisi II. Pasti beliau tahu mana Golkar yang sah,\" paparnya. Terkait islah, Idrus mengaku hal tersebut belum terlintas. Mantan anggota MPR itu mengatakan bahwa pihaknya belum menginginkan islah sebelum kubu Agung mengakui kesalahannya. \"Masak kader yang salah diberi keleluasaan kembali. Harusnya dia sadar dulu atas kesalahannya agar tidak berbuat kesalahan yang sama,\" terangnya. (idr/aph/c10/end)