Massa Hadang Pimpinan Kontraktor PLTU

Warga Kanci Kulon Kembali Demo PLTU ASTANAJAPURA - Masyarakat Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura bersama LSM GN-GAK HAM melakukan aksi demonstrasi di depan proyek PLTU Cirebon. Mereka menuntut pembayaran tanah milik warga yang menurutnya belum dibayarkan hingga saat ini. Aksi ini dimulai pada pukul 9.30 WIB dengan mengambil start di depan balai desa setempat dan membawa ratusan massa yang didominasi oleh ibu-ibu. Sesampainya di depan pintu masuk areal proyek, massa berkumpul sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar tanah milik mereka dibayar. Kemudian, satu per satu perwakilan masyarakat dan GAK-HAM menyampaikan orasinya. Sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di sekitar pintu masuk PLTU Cirebon. Sementara, pada sisi lain terlihat beberapa orang bertubuh besar dan kekar yang memperhatikan jalannya aksi demonstrasi warga. Berdasarkan Informasi yang dihimpun Radar dari berbagai sumber, mereka adalah orang-orang yang berasal dari Jakarta yang diperbantukan untuk mengawal aksi demontrasi warga dan GN-GAK HAM. Kepada Radar, Ketua DPC GN-GAK HAM Cirebon, Akhmad Gunawan yang juga bertugas sebagai korlap aksi mengatakan tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini tetap sama seperti aksi-aksi sebelumnya, yakni tanah seluas 14 hektare milik warga yang sudah bersertifikat, agar segera dibayar karena sudah dipakai, dan tanah saluran desa seluas 6180 meter persegi milik Desa Kanci Kulon yang sekarang sudah dipakai tapi belum dibayar. “Dari 14 hektare milik dari 6 orang warga, kami sudah mengecek ke BPN dan itu belum dibayar,” katanya. Aksi demo ini terpaksa dilakukan dengan alasan sebagai bentuk peringatan kepada pihak perusahaan tanpa kejelasan. Saat disinggung mengapa tidak menggunakan jalur hukum, ia pesimis. “Pasti akan kalah, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang punya uang,” ungkapnya. Sementara itu, saat orator tengah menyampaikan aspirasinya, massa yang lainnya berbondong-bondong membuat tenda di tengah-tengah jalur ke luar masuk proyek. Rencananya tenda itu digunakan untuk mereka bermalam sekaligus blokir jalan. Karena menurut, Akhmad aksi ini akan dilakukan selama 4 hari berturut-turut. Hingga sore, aksi demo tersebut belum bubar, hal ini membuat para pekerja proyek PLTU tidak bisa melanjutkan pekerjaannya kembali. Pasalnya, massa melarang para pekerja untuk masuk kembali ke areal proyek pasca jam istirahat. Massa pun sempat melarang masuk direktur PT Doosan Heavy Industries (kontraktor PLTU, red) Park Myun Il. Padahal, kadatangan pria asal Korea Selatan itu untuk melakukan rapat terkait tuntutan masyarakat tersebut. Akibatnya Mr Park tertahan di pintu luar proyek dan kembali masuk ke kendaraan pribadinya. Terpisah, salah satu Humas PT CEP PLTU Cirebon, Faisol yang dihubungi Radar guna menanggapi aksi tersebut, tidak bisa berkomentar apa-apa dengan alasan persoalan yang tengah dihadapi merupakan kewengan pusat, sehingga yang berhak memberikan jawaban adalah PT CEP yang ada di Jakarta. (jun)