JAKARTA - Aroma korupsi Kurikulum 2013 (K-13) tidak berhenti di pengadaan buku pelatihan guru di Malang, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah. Informasi terbaru hasil analisis Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud), dugaan korupsi juga muncul di sektor pelatihan guru dan kepala sekolah. Irjen Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, timnya sudah melakukan kajian atau analisis agenda pengadaan buku dan pelatihan guru. Kajian itu dilakukan sebelum muncul laporan dugaan korupsi buku pelatihan K-13 dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 16 Desember lalu. Dalam kajian itu, Haryono mengatakan tim Itjen menganalisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan dari lapangan. Setelah ada indikasi masalah manajemen dan dugaan korupsi, keluar surat investigasi khusus K-13. “Kita investigasi mulai tahun anggaran 2013 sampai 2014,” katanya di Jakarta kemarin. Haryono menguraikan untuk urusan buku, kajian analisis mereka memang ada banyak masalah. Selain dugaan korupsi bermodus mark up harga satuan buku pelatihan guru, juga ada masalah keterlambatan. Kemudian banyak percetakan yang mengangkat bendera putih atau mundur dari penugasan sebagai penyedia buku K-13. Selain urusan buku, Haryono mengatakan masalah juga muncul di urusan pelatihan. Haryono mengatakan ada indikasi kick back (pemberian balik kepada aparatur pemerintahan) dalam pelaksanaan pelatihan K-13 untuk guru. Apa wujud pemberian itu? Haryono belum bersedia membebernya. “Pertanyaannya kok langsung menjurus. Tunggu nanti hasil investigasi tim di lapangan selesai,” jelas dia. Potensi kick back dalam pelatihan yang melibatkan satu juga guru itu memang besar. Pertama dari hotel-hotel yang menjadi tempat pelatihan. Kemudian juga dari pihak pemenang pengadaan jasa lain terkait pelatihan guru. (wan)
Kategori :