DPD Nasdem Kritik Pemkab

SUMBER- Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon, Bintang Iriyanto mengungkapkan, sepanjang tahun 2014 ada empat persoalan yang belum bisa dituntaskan pemerintah daerah, diantaranya persoalan lingkungan, sampah, kesehatan dan pendidikan, yang terakhir adalah tentang pertanian dan nelayan. “Untuk persoalan lingkungan sendiri contohnya adalah limbah batu alam yang memutus ekosistem sungai,” ujar Bintang, Senin (29/12). Dengan kondisi seperti ini, kata Bintang, pihaknya berhadap kepada pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) segera merealisasikan pengusaha membuat Instalasi pembungan air limbah (ipal) secara komunal atau perseorangan. “Tidak hanya BLHD, Bappeda juga harus ikut andil mencari solusi untuk pembuangan limbah padat lumpur di beberapa titik diempat kecamatan, seperti Dukupuntang, Depok, Palimanan dan Gempol,” tandasnya. Persoalan lainnya adalah masalah sampah yang kerap kali menumpuk di kompleks bahkan di pinggir-pinggir jalan. Sebab, dari 40 kecamatan paling tidak ada 100 tempat pembuangan sampah. “Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, kalau ingin benar-benar membuat suasana yang nyaman. Setidaknya, dinas terkait dapat menambah TPS dan dapat mengelola sampah sebaik mungkin,” terangnya. Bintan gmenambahkan, masalah kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas. Sebab, dua item ini merupakan penunjang besar naiknnya IPM di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kebijakan pemerintah dalam masalah kesehatan sendiri sudah sangat baik, hanya saja pada factor pelaksanaan dilapangan bayak masyarakat yang terbentur dengan sistem cukup rumit terutama di rumah sakit, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat miskin. “Harusnya pemerintah daerah mempunyai data base masyarakat miskin yang berhak mendapatkan faslitasi program pelayanan kesehatan sesuai dengan by name by address. Berkaitan dengan pendidikan, diharapkan pemerintah dapat melaksanakan program bebas biaya sekolah atau pendidikan gratis secara lebih rill, dan pelaksanaan tersebut seharusnya sudah dapat direalisasikan. Tapi faktanya tidak ada,” kata dia. Kemudian yang terakhir adalah, melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pantai terutama yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan pendidikannya dan perlu ada peningkatan kualitasi KUD nelayan. (sam)