Bupati Marah soal PSK Menjamur

KUNINGAN – Bupati Hj Utje Ch Suganda tampak marah mendengar jumlah PSK di Kota Kuda meningkat drastis. Terlebih dikaitkan dengan visi Kuningan yang agamis, Utje pun angkat bicara. Menurut Utje, banyak pekerja seks komersial bukan asli dari Kuningan. “Jangan lupa itu bukan orang Kuningan semuanya. Banyak dropping-droping (turun, red) dari luar, karena Kuningan tempat hiburan,” ucap Utje kepada Radar, usai menyerahkan SK CPNS K2 di GOR Ewangga Kuningan, Selasa (30/12). Utje menyatakan, jika visi Kuningan yang agamis  dihubungkan dengan jumlah PSK yang meningkat drastis, bukan berarti pemerintah diam. Justru menurutnya, jika pemerintah dinilai tidak memiliki perhatian terhadap masalah menjamurnya PSK, tidaklah adil. Karena pemerintah memiliki moral dan tanggung jawab bagaimana menekan masalah penyakit masyarakat itu. “Jangan sebut seperti itu. Not fair for me (tidak adil bagi saya, red) kalau pemimpinya tidak ada perhatian terhadap itu (masalah PSK, red). No way (enak saja, red),” ucapnya. Sebagai seorang ibu, Utje mengaku, sangat tidak rela melihat perempuan Kuningan terkena penyakit dan hanya sebagai hiburan. Untuk itu pihaknya sudah memerintahkan Satpol PP untuk melakukan razia agar menekan jumlah PSK di Kuningan. Meski demikian Utje juga mengakui, selama ini razia bukan merupakan solusi mengatasi meningkatnya ma­salah PSK. Pihaknya akan memerintahkan Dinas Nakertransos mencari solusi yang tepat, mengarahkan PSK memiliki kemampuan dengan pelatihan-pelatihan. Utje yakin PSK terjun ke dunia kelam karena banyak faktor. Mereka tidak akan menjual tubuhnya kalau bukan demi uang. Karena itu, pemerintah pastinya akan mengganggarkan alokasi untuk penanganan HIV dan AIDS. Ia mengakui, pada tahun 2015 anggaran banyak tersedot ke desa, tapi itu bukan alasan untuk mengabaikan masalah PSK. Terpisah, Kadinkes Kuningan H Raji MMkes mengakui, karena keterbatasan selama ini anggaran untuk penanganan HIV/AIDS kebanyakan dari lembaga asing. Baru tahun 2014 mendapat alokasi sebanyak Rp16,5 juta, khusus untuk pembuatan CD. Sementara untuk tahun 2015 dianggarakan Rp75 juta yang dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana seperti laptop, reagent mesin CD, labkesda dan pertemuan. Diharapkan anggaran terus meningkat setiap tahun. “Iya sejak tahun 2004 ditemukan ada penderita AIDS/HIV. Anggaran menggandalkan dari lembaga asing dan dua tahun ini ada alokasi. Hal ini karena terbatasnya anggaran,” sebutnya. (mus)