Rotasi Hanya Isu, Belum Ada Perintah Bupati

KEDAWUNG – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon, Drs H Kalinga MM langsung membantah soal isu rotasi pejabat pertengahan bulan Januari. Menurutnya wacana rotasi pejabat dalam waktu dekat hanya isu. “Itu hanya isu saja, karena sampai dengan sekarang belum ada perintah dari Bupati untuk menyusun skema rotasi,” ujarnya saat bertemu Radar usai pembukaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) 2015, di Hotel Apita Green kemarin (5/1). Ia menjelaskan, pelaksanaan rotasi ataupun mutasi jabatan baik di level eselon II maupun III dan seterusnya, harus didasari dengan alasan yang kuat. Misalnya ada kekosongan jabatan dalam satu pos jabatan. Sehingga harus segera diisi pejabat yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan. “Semua pos jabatan sudah terisi,” jelasnya. Terkait sudah dilayangkannya surat pengajuan rotasi jabatan setingkat eselon II kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan tegas mantan sekretaris Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon ini lagi-lagi membantahnya. “Kata siapa? Tidak ada, pokoknya sebelum Bupati memerintahkan, kita tidak akan gegabah,” tegasnya. Diakuinya, mutasi atau rotasi merupakan sebuah kebutuhan dalam setiap organisasi atau lembaga, termasuk yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya rotasi dan mutasi merupakan tindaklanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya. “Tapi, untuk sekarang kemungkinannya kecil. Kita lihat saja nantilah,” terangnya. (jun)