Melawan Mafia Laut

Oleh Verry Wahyudi   \"Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang seimbang\". –Bung Karno, ketika dalam pembukaan acara National Maritime Convention I tahun 1963. Beberapa waktu lalu, kita disuguhi pemandangan tentang peledakan dan penenggelaman tiga kapal Vietnam yang melanggar aturan hukum di wilayah kelautan Republik Indonesia. Tampak suara menggelegar, material berantakan, api berkobar, dan asap membumbung. Terkait itu, agaknya ada sejumlah poin yang layak dikemukakan. Pertama, terus terang, kita berdebar-debar menyaksikan peledakan dan penenggelaman tersebut. Itu bukan tayangan film, apalagi cerita novel, tapi benar-benar merupakan fakta. Bahkan kita sampai ketakutan. Kita mendambakan, bangsa dan negara lain pun dapat merasakan tingkat ketakutan yang sama. Jangan coba-coba lagi menggarap praktik illegal di lautan Indonesia! Akibatnya nanti ditanggung sendiri! Bukankah sudah terbukti contohnya seperti dalam kasus kapal Vietnam di atas? Kedua, kita salut kepada pemerintah yang ternyata serius dan berani melakukan peledakan dan penenggelaman, seperti janjinya. Harus jujur diakui, kini pemerintah tak cuma janji atau omong saja, namun langsung cepat bereaksi dan beraksi. Dengan demikian diharapkan, pemerintah bakal lepas dari “stigma boneka” dan semakin dipandang berwibawa oleh bangsa dan negara lain. Banyak kalangan menilai selama ini pemerintah Indonesia lemah tatkala menghadapi kekuatan asing. Sebagaimana jamak diketahui, cengkraman mafia di zona laut Indonesia sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama. Tapi memang kita terkesan lamban, bahkan kurang tegas menindaknya. Maka sekaranglah tiba momentum yang tepat untuk unjuk gigi. Kita harus mulai bangkit dan bersikap seraya berbuat sesuatu demi kehidupan area laut kita sendiri, khususnya sebagai iktikad membebaskannya dari tangan-tangan jahil dan tidak bertanggung jawab. Lautan Indonesia tak sekadar menjadi ajang pencurian ikan, namun juga penyelundupan barang, narkoba, dan miras, serta perompakan biota laut dan wahana infiltrasi manusia. Di sinilah letak pentingnya, terutama, membentuk satgas anti illegal fishing yang melibatkan PPATK, KPK, kepolisian, TNI-AL, dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dibutuhkan sinergi dalam memberantas kejahatan di laut. Tridoyo Kusumastanto; Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan IPB Bogor, menandaskan, dalam mengembalikan kejayaan Nusantara, Indonesia harus mengedepankan visi pembangunan negara maritim. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara maritim, mesti dipenuhi empat kriteria: a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya; b) menguasai seluruh wilayah darat, laut, dan udara melalui ”effective occupancy” dan memiliki ”sea power” yang diandalkan secara nasional dan global; c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional; d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. MENEGAKKAN KEDAULATAN Upaya meledakkan dan menenggelamkan kapal haram merupakan show of force (pameran peragaan kekuatan). Serta ini memang sangat urgen guna menggugah daya gentar lawan sehingga takut dahulu bila hendak berlagak macam-macam. Tapi kiranya jangan hanya terkesan demikian saja. Ini memang masalah hukum yang rentan menghadirkan ketegangan. Karena itu, Indonesia mesti bisa mencairkan ketegangan tersebut, caranya dengan tetap menjaga hubungan mesra bersama-sama negara lainnya dalam bidang lain, specialnya politik, ekonomi, dan budaya. Seraya kita harus tetap dapat menjalin komunikasi dan diplomasi. Seyogianya niat utama pemberian sanksi dan show of force dalam berbagai jenisnya adalah untuk melayangkan pesan bahwa Indonesia saat ini memiliki tekad menegakkan hukum dan martabat pemerintah, serta kedaulatan yang mesti dihormati dan tak boleh diganggu gugat sedikit pun. Hati-hati kalau mengusik kedaulatan! POROS MARITIM Potensi kelautan Indonesia sangat besar. Pemerintah harus membuat dan menerapkan kebijakan publik yang unggul dalam sektor pembangunan kelautan. Khususnya semua didesain dalam konteks agar dapat menopang perkembangan ekonomi di masa-masa mendatang. Salah satu cara guna meningkatkan mata rantai nilai antarkawasan bisa melalui pembangunan berbasis kelautan, seperti sentra penangkapan ikan di Papua yang diproses serta dikirim sebagian ke Jawa dan daerah lain. Sebab itu, dapat dibayangkan industri ikutan yang bakal muncul dengan implementasi poros maritim ini. Poros maritim akan meningkatkan produktivitas perekonomian domestik dengan merekatnya rantai pasokan domestik (antarpulau). Fase berikutnya, daya saing produk ekspor kita di kawasan ASEAN. Di samping itu, program jangka panjang ini semestinya akan memberi implikasi pada indikator perekonomian jangka pendek, seperti membaiknya neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Dengan begitu, gejolak sektor keuangan, baik nilai tukar maupun indeks harga saham gabungan, bisa dijinakkan (A. Prasetyantoko, 2014). Serta kita patut menyambut penuh antusias rencana Menteri Kelautan dan Perikanan yang menargetkan pembangunan lima unit perguruan tinggi perikanan dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Betapa hakikatnya peranan lembaga pendidikan amat vital guna mencetak tenaga kerja terdidik di bidang kelautan. Dan berdasarkan alasan ini juga, maka sangat urgen kerja sama antara perguruan tinggi dan industri. Untuk menggapai sukses itu, sejatinya program studi mesti mempunyai akreditasi “A”. Riset di perguruan tinggi layak diterapkan oleh dunia industri. Akhirnya, kita harus menyadari pula bahwa mafia kadang juga berkongkalikong dengan orang kita sendiri. Maka inilah yang seyogianya menjadi fokus pembenahan pula. Kita bersihkan dulu halaman rumah sendiri, lalu kemudian kita membersihkan halaman rumah tetangga. Masalah mafia akan tetap menjadi tantangan pembangunan maritim pada 2015. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia! Give and do the best! (*) *)Penulis adalah Analis Politik dan Ekonomi; Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Niaga FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Cirebon; Mantan Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi BEM FISIP Untag Cirebon; Penerima Penghargaan Untag Cirebon Sebagai Mahasiswa Berbakat Menulis.